Luhut Minta Penjarakan Mafia Pelabuhan, KPK Bikin Kajian Titik Rawan Potensi Korupsi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuat kajian-kajian terkait titik rawan korupsi pada pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia.

Hal itu, disampaikan Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri merespons Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan yang meminta lembaga penegak hukum menindak mafia yang ada di pelabuhan.

“Tentu dari kajian-kajian itu nanti kan baru kemudian ditemukan di mana titik rawannya untuk potensi korupsi,” ujar Ali, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (11/11/2021).

Baca juga: Luhut Minta Penegak Hukum Penjarakan Mafia Pelabuhan

Ali mengatakan, KPK kini memiliki Direktorat baru khusus yang monitoring potensi titik rawan korupsi.

Nantinya Direktorat itu akan mengumpulkan data-data hingga laporan masyarakat terkait potensi korupsi.

“Dari sekian ribu laporan yang masuk ke KPK kalau kita mengacu tahun 2020 ada hampir 4.000, yang ditelaah hampir separuhnya dalam satu tahun,” ucap Ali.

“Oleh karena itu, tentu nanti dari laporan-laporan yang ada akan ditelaah,” kata dia.

Namun demikian, lembaga antirasuah itu juga akan mengutamakan upaya pencegahan dari titik rawan korupsi tersebut.

“Jadi terkait dengan itu tentu upaya pencegahan terlebih dahulu yang kami sedang upayakan untuk dilakukan sebagai bagian dari pemberantasan korupsi,” tutur Ali.

Baca juga: Polisi: Pelaku Pemalsuan SIO di Pelabuhan Tanjung Priok Raup Untung Ratusan Juta Rupiah

Menurut Luhut, KPK, Kejaksaan, dan Polri bisa membentuk satuan tugas untuk memberantas dan memenjarakan mafia yang menghambat Indonesia menjadi negara maju.

“Saya mohon KPK dengan kejaksaan, polisi ayo kita ramai-ramai bentuk task force untuk memonitoring ini. Ini saya kira bagus dipenjarakan," ujar Luhut dalam webinar Stranas PK 'Memangkas Waktu dan Biaya di Pelabuhan', Kamis (11/11/2021).

Luhut menuturkan, berdasarkan hasil monitoring di lapangan, mafia-mafia di pelabuhan masih belum dapat perhatian.

Hal itu terjadi karena belum ada aturan yang ada sesuai dengan pelaksanaan di pelabuhan contoh, seperti Tanjung Priok.

Ia mencontohkan digitalisasi pelabuhan yang belum mencapai level seperti di Tanjung Priok.

"Sudah jelas orang begini masih macam-macam, saya sudah bilang Pak Pahala (Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK) ayo kita bawa orang ini sudah jelas merusak sistem, kita diganti atau dipenjarakan," ucap Luhut.

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Utama Pemalsuan Surat Izin Operasi di Pelabuhan Tanjung Priok