Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kesejahteraan Prajurit dan Keamanan Natuna Bakal Ditanyakan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

Kompas.com - 04/11/2021, 13:42 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menyatakan, persoalan kesejahteraan prajurit akan menjadi salah satu isu yang disorot dalam uji kelayakan dan kepatutan terhadap Jenderal TNI Andika Perkasa selaku calon panglima TNI.

"Kita lebih fokus akan kepada bagaimana beliau itu bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit baik yang masih aktif ataupun yang sudah pensiun," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, terdapat sejumlah masalah terkait kesejahteraan prajurit yang ada saat ini antara lain penggusuran rumah dinas serta pendidikan anak-anak prajurit.

Baca juga: Kalla: Andika Perkasa Sudah Berpengalaman, Kekar Lagi

Dave juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan prajurit yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan daerah pedalaman.

Selain soal kesejahteraan prajurit, Dave juga menyoroti rencana Andika dalam penanganan potensi konflik di Tanah Air.

"Bagaimana penanganan permasalah di Papua, di Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh, hal itulah yang ingin kita bahas dan kita dengar gimana beliau menangani," ujar Dave.

Ia menambahkan, persoalan keamanan di Laut Natuna Utara juga akan ditanyakan kepada Andika mengingat keterbatasan kapal dan personel Angkatan Laut membuat kapal-kapal asing dapat keluar masuk di wilaayah perairan itu.

"Mereka selalu bilang karena tidak ada kapal Indonesia, minim kapal patroli sehingga kapal asing terutama nelayan-nelayan asing bebas keluar masuk wilayah kita. Maka itu yang kita harus tingkatkan, pastikan bahwa kehadiran ada di sana dan itu wilayah kedaulatan kita," kata dia.

Baca juga: Cak Imin Optimistis Jenderal Andika Perkasa Mampu Tingkatkan Kinerja TNI

Diketahui, DPR menerima surat presiden mengenai calon panglima TNI dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu (3/11/2021) kemarin.

"Pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pada Kamis siang ini, Komisi I DPR akan menggelar rapat internal untuk memastikan hari pelakssanaan fit and proper test terhadap Andika.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com