Salin Artikel

Kesejahteraan Prajurit dan Keamanan Natuna Bakal Ditanyakan di Fit and Proper Test Calon Panglima TNI

"Kita lebih fokus akan kepada bagaimana beliau itu bisa bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit baik yang masih aktif ataupun yang sudah pensiun," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/11/2021).

Politikus Partai Golkar itu mengungkapkan, terdapat sejumlah masalah terkait kesejahteraan prajurit yang ada saat ini antara lain penggusuran rumah dinas serta pendidikan anak-anak prajurit.

Dave juga menggarisbawahi pentingnya kesejahteraan prajurit yang bertugas di wilayah terluar, terdepan, dan daerah pedalaman.

Selain soal kesejahteraan prajurit, Dave juga menyoroti rencana Andika dalam penanganan potensi konflik di Tanah Air.

"Bagaimana penanganan permasalah di Papua, di Poso, kemungkinan potensi konflik di Aceh, hal itulah yang ingin kita bahas dan kita dengar gimana beliau menangani," ujar Dave.

Ia menambahkan, persoalan keamanan di Laut Natuna Utara juga akan ditanyakan kepada Andika mengingat keterbatasan kapal dan personel Angkatan Laut membuat kapal-kapal asing dapat keluar masuk di wilaayah perairan itu.

"Mereka selalu bilang karena tidak ada kapal Indonesia, minim kapal patroli sehingga kapal asing terutama nelayan-nelayan asing bebas keluar masuk wilayah kita. Maka itu yang kita harus tingkatkan, pastikan bahwa kehadiran ada di sana dan itu wilayah kedaulatan kita," kata dia.

Diketahui, DPR menerima surat presiden mengenai calon panglima TNI dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno pada Rabu (3/11/2021) kemarin.

"Pada hari ini melalui Pak Mensesneg, Presiden telah menyampaikan surat presiden mengenai usulan calon panglima TNI kepada DPR RI atas nama Jenderal TNI Andika Perkasa," kata Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Pada Kamis siang ini, Komisi I DPR akan menggelar rapat internal untuk memastikan hari pelakssanaan fit and proper test terhadap Andika.

https://nasional.kompas.com/read/2021/11/04/13424571/kesejahteraan-prajurit-dan-keamanan-natuna-bakal-ditanyakan-di-fit-and

Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke