Di KTT G20, Jokowi Sebut Penanganan Perubahan Iklim Harus Seiring Penyelesaian Persoalan Global Lain

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, penanganan persoalan perubahan iklim harus seiring dengan penanganan berbagai persoalan global lainnya.

Hal ini disampaikan Jokowi ketika berbicara dalam KTT G20 sesi II dengan topik perubahan iklim, energi dan lingkungan hidup di La Nuvola, Roma, Italia, Minggu (31/10/2021).

"Penanganan perubahan iklim harus bergerak maju seiring dengan penanganan berbagai tantangan global lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian target SDGs," ujar Jokowi dilansir dari siaran pers di laman resmi Sekretariat Kabinet, Senin (1/11/2021).

"Penanganan perubahan iklim harus diletakkan dalam kerangka besar pembangunan berkelanjutan,” tegasnya

Baca juga: KTT G20 di Italia Sukses, Sepakat Atasi Pemanasan Global

Jokowi melanjutkan, penanganan perubahan iklim dan lingkungan hidup, hanya bisa dilakukan dengan bekerja sama dalam tindakan nyata, bukan saling menyalahkan.

Oleh karenanya, Indonesia ingin G20 memberikan contoh dalam bekerja sama mengatasi perubahan iklim dan mengelola lingkungan secara berkelanjutan dengan tindakan nyata.

Presiden menyampaikan bahwa G20 harus menjadi katalisator pemulihan hijau dan memastikan tidak ada satu pihak pun yang tertinggal.

“Saya paham, sebagai salah satu pemilik hutan tropis terbesar di dunia, Indonesia memiliki arti strategis dalam menangani perubahan iklim. Posisi strategis tersebut kami gunakan untuk berkontribusi," tutur Jokowi.

"Deforestasi di Indonesia dapat ditekan ke titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Indonesia telah melakukan rehabilitasi 3 juta hektar critical land pada 2010-2019,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga menyampaikan bahwa Indonesia telah menargetkan Net Sink Carbon untuk sektor lahan dan hutan selambat-lambatnya tahun 2030 dan “Net Zero” di tahun 2060 atau lebih cepat.

Kawasan Net Zero mulai dikembangkan termasuk pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara seluas 13.200 hektare, yang menggunakan energi baru terbarukan dan menghasilkan green product.

Baca juga: Terima Presidensi G20, Jokowi Undang Para Pemimpin Dunia ke Bali 2022

“Tata kelola yang baik di tingkat global untuk penerapan carbon pricing perlu segera agar sesuai dengan tujuan Persetujuan Paris dan memberikan insentif bagi partisipasi swasta dengan memperhatikan kapabilitas dan kondisi tiap negara," jelas Jokowi.

Menurutnya, saat ini Indonesia sedang dalam tahap akhir penyelesaian regulasi mengenai carbon pricing untuk mendukung pemenuhan komitmen target NDCs.