Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MK Koreksi Pasal soal Imunitas Penyelenggara Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Kompas.com - 29/10/2021, 14:30 WIB
Sania Mashabi,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) mengoreksi ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19.

MK menilai ketentuan tersebut memberikan hak imunitas kepada pejabat dan lembaga anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terkait penanganan pandemi.

Ketentuan itu berpotensi menimbulkan impunitas atau kondisi tidak dapat dipidana atas segala tindakan dan keputusan yang diambil berdasarkan UU 2/2020.

Perubahan pasal tersebut merupakan putusan MK atas pengujian UU 2/2020 tentang Penetapan Perppu 1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Keuangan menjadi Undang-Undang.

Baca juga: MK Tolak Permohonan Uji Formil UU tentang Kebijakan Keuangan Negara Dalam Penanganan Pandemi

Adapun pasal tersebut berbunyi:

Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah kebijakan pembiayaan kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

MK menilai, kata "biaya" dan frasa "bukan merupakan kerugian negara" yang tidak dibarengi dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan telah menimbulkan ketidakpastian dalam penegakan hukum.

"Penempatan frasa ‘bukan merupakan kerugian negara’ dalam pasal tersebut dapat dipastikan bertentangan dengan prinsip due process of law untuk mendapatkan perlindungan yang sama," ujar Hakim konstitusi Saldi Isra, dalam sidang putusan yang disiarkan secara daring, Kamis (28/10/2021).

Karena itu, demi kepastian hukum, norma Pasal 27 ayat (1) harus dinyatakan inkonstitusional sepanjang frasa "bukan merupakan kerugian negara" tidak dimaknai "bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Dengan demikian, setelah dikoreksi pasal tersebut berbunyi:

Biaya yang telah dikeluarkan pemerintah dan atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan dan program pemulihan ekonomi nasional merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara sepanjang dilakukan dengan iktikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: UU 2/2020 Digugat ke MK, Pemohon Persoalkan Judul hingga Prosedur

Kemudian, MK juga mengubah Pasal 27 ayat (3) yang dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakukan yang sama.

Pasal itu berbunyi:

Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Ketentuan tersebut diubah oleh MK menjadi:

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Terima Surplus Wakaf dari PT Wasila Nusantara, Dompet Dhuafa Ucapkan Terima Kasih

Terima Surplus Wakaf dari PT Wasila Nusantara, Dompet Dhuafa Ucapkan Terima Kasih

Nasional
TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

Nasional
Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Nasional
Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Bola Panas Usulkan Hak Angket Pilpres 2024 Dilempar ke PDI-P, Koalisi Terbelah?

Nasional
Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Golkar Beri Mandat Pilkada DKI ke 2 Orang, Airlangga Jelaskan Alasannya

Nasional
Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Pemerintah Patok Pertumbuhan Ekonomi 5,3-5,6 Persen Tahun 2025

Nasional
BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

BNPB: Tak Ada Korban Jiwa dan Luka akibat Gempa Bumi di Banten

Nasional
Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Kembali Hadir di Istana, Mensos Risma Bungkam Saat Ditanya Soal Arahan Jokowi

Nasional
MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

MUI Keluarkan Fatwa Deforestasi dan Membakar Hutan

Nasional
Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Pakar Nilai Hak Angket Bisa Perkuat Wacana Pemakzulan Presiden, tapi Prosesnya Berbeda

Nasional
Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Tanggapi Pleidoi, Jaksa KPK: Dadan Tri Yudianto Mudah Berbohong

Nasional
Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Kasus Pegawai KPK yang Manipulasi Anggaran Perjalanan Dinas Naik Penyidikan

Nasional
Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Menag Janji Libatkan Pemuka Agama Bahas Rencana KUA Jadi Tempat Pencatatan Nikah Semua Agama

Nasional
AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

AHY Anggap Penggunaan Hak Angket DPR untuk Pemilu Tak Mendesak

Nasional
Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Merujuk Survei LSI, TPN Ganjar-Mahfud Makin Yakin Bansos Dijadikan Alat Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com