Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Airlangga: Golkar Partai Tertua dan Paling Demokratis di Indonesia

Kompas.com - 24/10/2021, 11:03 WIB
Tsarina Maharani,
Sandro Gatra

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim, partai berlambang pohon beringin yang saat ini dipimpinnya merupakan partai tertua yang paling demokratis di Indonesia.

Pada Oktober 2021 ini, Golkar menginjak usia ke-57 tahun.

"Kami bisa mengatakan ini partai paling tua di Indonesia dan partai paling demokratis di Indonesia," kata Airlangga dalam sambutannya saat meresmikan Masjid Ainul Hikmah di Kantor DPP Golkar yang disiarkan secara daring, Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

Airlangga berharap, peringatan HUT Partai Golkar yang pada tahun ini berdekatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW, memberikan keberkahan bagi partai dan seluruh kader.

Dia mengatakan, Nabi Muhammad SAW merupakan sosok yang seluruh hidupnya menjadi teladan bagi umat manusia.

"Semakin berkah HUT Partai Golkar karena berdekatan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kami berharap dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, kita mendapatkan syafaatnya hingga hidup kita penuh keberkahan," ujarnya.

Ia mengatakan, Masjid Ainul Hikmah yang didirikan dan diresmikan Partai Golkar sekaligus bentuk pengingat bagi seluruh kader, bahwa perjuangan tanpa ibadah kepada Allah SWT tidak akan menjadi berkah.

Baca juga: Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Selain itu, kata Airlangga, filosofi dari nama Masjid Ainul Hikmah, yaitu agar tiap kader Partai Golkar, baik yang duduk di eksekutif maupun legislatif dapat membuat kebijakan yang bijaksana.

Airlangga mengklaim, Golkar merupakan satu-satunya partai yang memiliki masjid besar di kantor DPP.

"Masjid ini diberi nama Ainul Hikmah yang berarti mata kebijaksanaan. Filosofinya adalah setiap kader yang diputuskan atau kebijakan yang diputuskan kader Golkar baik di eksekutif maupun legislatif harus bijaksana. Biasanya kalau orang bijaksana sudah memiliki kematangan, kedewasaan, dan kearifan," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com