Soal Tudingan Kecurangan Pemilu 2009, Demokrat Sebut Hasto Gagal Move On dari Kekalahan

Kompas.com - 24/10/2021, 10:39 WIB
Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam. ABROR/presidenri.go.idPresiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan empat mata membahas proses transisi kepemimpinan, di Laguna Resort and Spa, Nusa Dua, Bali, Rabu (27/8/2014) malam.

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto gagal move on untuk menerima kenyataan bahwa pasangan calon (paslon) yang diusung partainya kalah telak saat Pilpres 2009.

Sehingga, menurut Kamhar, Hasto kemudian mengungkit persoalan Pemilu 2009 dengan menyebut adanya berbagai kecurangan dalam penyelenggaraan pesta demokrasi itu.

"Hasto kembali mengalihkan topik dari polemik tentang pengambilan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan presiden pendahulunya ke persoalan Pemilu 2009," kata Kamhar dalam keterangannya, Minggu (24/10/2021).

Baca juga: Disindir Demokrat, Sekjen PDI-P Tawarkan Beasiswa untuk Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kamhar menanggapi tudingan Hasto yang menyebut adanya pendekatan kekuasaan dalam Pemilu 2009.

Pemilu 2009 berlangsung di tengah masa pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Publik masih ingat, kontestasi Pilpres 2009 diikuti 2 incumbent. Selain Pak SBY, juga ada Pak Jusuf Kalla yang berpasangan dengan Pak Wiranto. Jadi tak mungkin menggunakan pendekatan kekuasaan," imbuh dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, klaim Kamhar, hasil-hasil survei dari seluruh lembaga survei juga tak jauh berbeda dengan hasil Pemilu 2009 yang memenangkan paslon SBY-Boediono.

Atas hal tersebut, Kamhar meminta Hasto tidak membuat argumen yang sembarangan dan terkesan intelektual, tetapi tidak punya justifikasi.

Menurut dia, Hasto juga tidak memiliki integritas membicarakan tentang netralitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat itu.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: PDI-P Puncak Elektabilitas Parpol, Gerindra Runner Up

"Justru dialah yang memiliki rekam jejak hitam mengintervensi KPU untuk memuluskan buronan Harun Masiku yang kini entah di mana. Jika merasa bersih dan punya tanggung jawab moral, Hasto mestinya fokus saja bagaimana menghadirkan Harun Masiku," jelasnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Sekjen Gerindra: Kami Akan Bela Terus Anies tetapi Apakah Formula E Kebutuhan Masyarakat Jakarta?

Nasional
Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Periksa Dua Saksi, KPK Dalami Aliran Uang yang Diterima Bupati Bintan

Nasional
Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Polri Ingatkan ASN dan Karyawan Swasta Dilarang Cuti Natal-Tahun Baru

Nasional
Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Menkes Sebut Masyarakat Takut Vaksin yang Tersedia, Laju Vaksinasi Covid-19 Menurun

Nasional
Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Ketua Komisi X DPR Bersurat ke Kemendikbud Ristek, Minta Guru Honorer K2 Diangkat Jadi Guru PPPK

Nasional
19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

19 Daerah Alami Kenaikan Kasus Covid-19, Menkes Sebut Kemampuan Testing Menurun

Nasional
Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Ketua Komisi X Nilai Nadiem Belum Sungguh-Sungguh Mengafirmasi Keberadaan Guru Honorer

Nasional
 Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Kemenkominfo Dorong Keterlibatan Komunitas Media untuk Promosikan Presidensi G20 Indonesia

Nasional
Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Menkes: 19 Kabupaten/Kota Alami Kenaikan Kasus Covid-19

Nasional
Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Masyarakat Tak Bisa Tunjukkan Bukti Vaksin Tak Akan Dilayani Beli Tiket Transportasi

Nasional
4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

4.255.268 Kasus Covid-19 Indonesia dan Upaya Hindari Gelombang Ketiga

Nasional
Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Imam Besar Masjid Istiqlal Ajak Guru Madrasah dan Pesantren Sebarkan Islam Toleran

Nasional
[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

[POPULER NASIONAL] Polemik Telegram Panglima soal Proses Hukum Anggota TNI | Yusril: Tak Heran UU Cipta Kerja Rontok di MK

Nasional
Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Indonesia Membaik, Awas Lolos Mulut Buaya Masuk Mulut Macan...

Nasional
KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

KTT Asia-Eropa, Jokowi Sampaikan Dua Area Kerja Sama yang Perlu Ditingkatkan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.