Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

[POPULER NASIONAL] Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi | Kemenkes Minta Nakes Kembalikan Kelebihan Insentif

Kompas.com - 24/10/2021, 08:01 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita terkait Demokrat yang menyebut bahwa Susilo Bambang Yudhoyono tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden menarik minat pembaca sehingga menjadi berita terpopuler di desk nasional Kompas.com pada Sabtu, 23 Oktober 2021.

Kemudian, isu lain yang menjadi artikel terpopuler adalah soal Kementerian Kesehatan yang meminta sejumlah tenaga kesehatan untuk mengembalikan kelebihan bayar insentif.

Di bawah ini kami rangkum kembali informasinya untuk Anda.

Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra mengatakan, SBY tak perlu memamerkan prestasinya ketika menjabat sebagai Presiden.

Pernyataan itu disampaikan Herzaky menyusul statement Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut pemerintahan 10 tahun lalu terlalu banyak rapat.

“Memang pemerintahan SBY dulu tidak perlu merasa koar-koar punya prestasi ini itu. Karena masyarakat sendiri yang merasakan langsung,” tutur Herzaky dalam keterangan tertulis, Jumat (22/10/2021).

Herzaky mencontohkannya dengan penanganan peristiwa tsunami di Aceh 2004 silam. Kala itu pemerintah Indonesia mendapat pujian dari kalangan internasional karena dianggap mumpuni dalam melakukan penanganan pasca bencana.

Herzaky juga menyinggung pengangkatan 1,1 juta guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di era kepemimpinan SBY.

Dalam pandangan dia, mestinya pemerintah sekarang bisa melanjutkan program itu dengan lebih baik. Terakhir Herzaky berharap pemerintah fokus bekerja untuk menangani berbagai masalah di masyarakat.

Baca juga: Disinggung PDI-P, Demokrat: SBY Tidak Perlu Koar-koar soal Prestasi

Kemenkes minta nakes kembalikan kelebihan insentif

Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kementerian Kesehatan Trisa Wahjuni Putri mengungkapkan, terdapat kelebihan pembayaran insentif kepada para tenaga kesehatan.

Itu diketahui setelah adanya temuan insentif yang ditransfer dobel atau dikirim lebih dari satu kali dalam satu bulan. Untuk itu, Kemenkes meminta para nakes yang menerima double transfer insentif segera mengembalikan kelebihannya.

Trisa mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) seperti rumah sakit dan puskesmas terkait permasalahan pengembalian insentif tersebut.

Ia menekankan, pengembalian kelebihan pembayaran insentif tersebut berlaku bagi fasyankes yang anggarannya dikendalikan pemerintah pusat.

Baca juga: Kemenkes Minta Sejumlah Nakes Kembalikan Kelebihan Bayar Insentif

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Prabowo-Gibran Menang di Jawa Barat, Raih 16,8 Juta Suara

Nasional
KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

KPK Usut Perkara Baru di PLN Unit Sumatera Bagian Selatan Terkait PLTU Bukit Asam

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Menko Polhukam Pastikan Data Aman meski Sirekap Terhubung Server Luar Negeri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com