JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dua tahun belakangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidan Ma'ruf Amin terus berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19.
Strategi untuk menekan kasus dilakukan secara bertingkat hingga ke daerah, seperti menggencarkan vaksinasi, memenuhi ketersediaan obat-obatan, distribusi sembako hingga memaksimalkan ruang perawatan di rumah sakit.
Upaya untuk mengamankan stok vaksin dilakukan pemerintah melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.
Pada 20 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kerja sama dilakukan melalui multilateral dengan lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).
Menurut Retno, Gavi dapat memberikan vaksin Covid-19 sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 53,6 juta orang.
"Dan Indonesia akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme co-financing. Maka, diharapkan harga vaksin melalui trek multilateral dapat lebih murah jika dibandingkan mekanisme lainnya," ujar Retno, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR.
Baca juga: Capaian Kinerja Pemerintah, 280 Juta Dosis Vaksin Covid-19 Berhasil Diperoleh
Sementara itu, dalam kerja sama bilateral, Retno mengatakan, Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd, yang menyediakan vaksin Sinovac.
Retno mengatakan, perusahaan asal China itu berkomitmen menyediakan 20-30 juta dosis vaksin untuk Indonesia pada 2020, dan 290-340 juta dosis vaksin pada 2021.
Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan uji klinis tahap III terhadap vaksin Sinovac pada Agustus 2020, proses uji klinis ini dilakukan tim uji klinis vaksin dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.
Setelah melalui uji coba dan mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo membuka program vaksinasi Covid-19. Saat itu, Indonesia baru menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac siap pakai.
Jokowi bersama jajarannya disuntik vaksin Covid-19 dengan merek Sinovac pertama kali. Hal tersebut menjadi momentum bersejarah di Indonesia.
Program vaksinasi Covid-19 pun dimulai dari kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan. Kemudian TNI, Kepolisian, aparat penegak hukum dan petugas pelayanan publik.
Selanjutnya, tokoh masyarakat, pelaku perekonomian strategis, guru atau tenaga pendidik.
Baca juga: Indonesia Terima 1,4 Juta Dosis Vaksin AstraZeneca yang Dihibahkan Australia dan Jepang
Ada pula aparatur kementerian, organisasi perangkat daerah dan anggota legislatif, masyarakat rentan geospasial, sosial dan ekonomi serta masyarakat pelaku perekonomian lainnya.
Seiring berjalannya program vaksinasi, pemerintah juga menerima vaksin AstraZeneca pertama kalinya pada 8 Maret 2020 sebanyak 1.113.600 dosis, melalui kerja sama multilateral dengan Gavi.
Disusul kedatangan vaksin Sinopharm pada akhir April 2021. Vaksin ini digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong.
Kemudian, pada 11 Juli 2021, vaksin Moderna tiba di Indonesia yang disumbangkan pemerintah Amerika Serikat dan dikirim melalui Gavi.
Pada 19 Agustus 2021, pemerintah kedatangan vaksin Pfizer sebanyak 1.560.780 dosis. Vaksin ini dapat digunakan untuk usia 12 tahun ke atas.
Terakhir, vaksin Johnson & Johnson tiba di Indonesia pada 11 September 2021 melalui kerja sama dengan pemerintah Belanda melalui skema bilateral. Vaksin ini hanya membutuhkan satu kali suntikan.
Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 4 Oktober 2021, total vaksin yang sudah diperoleh sebanyak 280.527.920 dosis.
Jumlah tersebut terdiri dari 219.676.280 dosis vaksin Sinovac, 28.190.720 dosis vaksin AstraZeneca, 8.450.000 dosis vaksin Sinopharm, 8.000.160 dosis vaksin Moderna serta 15.710.760 dosis vaksin Pfizer.
Baca juga: Indonesia Terima 224.000 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Jepang
Terbatasnya stok vaksin Covid-19 global, membuat Indonesia mendorong produksi vaksin dalam negeri dengan nama Vaksin Merah Putih.
Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.