Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Vaksinasi Covid-19 dan Harapan Menuju Endemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejak dua tahun belakangan, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidan Ma'ruf Amin terus berupaya mengendalikan penyebaran Covid-19.

Strategi untuk menekan kasus dilakukan secara bertingkat hingga ke daerah, seperti menggencarkan vaksinasi, memenuhi ketersediaan obat-obatan, distribusi sembako hingga memaksimalkan ruang perawatan di rumah sakit.

Berburu vaksin Covid-19

Upaya untuk mengamankan stok vaksin dilakukan pemerintah melalui kerja sama bilateral maupun multilateral.

Pada 20 September 2020, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, kerja sama dilakukan melalui multilateral dengan lembaga Aliansi Vaksin Dunia atau Global Alliance for Vaccines and Immunization (Gavi).

Menurut Retno, Gavi dapat memberikan vaksin Covid-19 sekitar 20 persen dari jumlah penduduk Indonesia atau sekitar 53,6 juta orang.

"Dan Indonesia akan memperoleh keringanan finansial melalui mekanisme co-financing. Maka, diharapkan harga vaksin melalui trek multilateral dapat lebih murah jika dibandingkan mekanisme lainnya," ujar Retno, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR.

Sementara itu, dalam kerja sama bilateral, Retno mengatakan, Indonesia menjalin kerja sama dengan perusahaan China, Sinovac Biotech Ltd, yang menyediakan vaksin Sinovac.

Retno mengatakan, perusahaan asal China itu berkomitmen menyediakan 20-30 juta dosis vaksin untuk Indonesia pada 2020, dan 290-340 juta dosis vaksin pada 2021.

Dalam perjalanannya, pemerintah melakukan uji klinis tahap III terhadap vaksin Sinovac pada Agustus 2020, proses uji klinis ini dilakukan tim uji klinis vaksin dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran.

Setelah melalui uji coba dan mendapatkan izin penggunaan darurat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pada Rabu, 13 Januari 2021, Presiden Joko Widodo membuka program vaksinasi Covid-19. Saat itu, Indonesia baru menerima 3 juta dosis vaksin Sinovac siap pakai.

Jokowi bersama jajarannya disuntik vaksin Covid-19 dengan merek Sinovac pertama kali. Hal tersebut menjadi momentum bersejarah di Indonesia.

Program vaksinasi Covid-19 pun dimulai dari kelompok prioritas yaitu tenaga kesehatan. Kemudian TNI, Kepolisian, aparat penegak hukum dan petugas pelayanan publik.

Selanjutnya, tokoh masyarakat, pelaku perekonomian strategis, guru atau tenaga pendidik.

Ada pula aparatur kementerian, organisasi perangkat daerah dan anggota legislatif, masyarakat rentan geospasial, sosial dan ekonomi serta masyarakat pelaku perekonomian lainnya.

Seiring berjalannya program vaksinasi, pemerintah juga menerima vaksin AstraZeneca pertama kalinya pada 8 Maret 2020 sebanyak 1.113.600 dosis, melalui kerja sama multilateral dengan Gavi.

Disusul kedatangan vaksin Sinopharm pada akhir April 2021. Vaksin ini digunakan dalam program Vaksinasi Gotong Royong.

Kemudian, pada 11 Juli 2021, vaksin Moderna tiba di Indonesia yang disumbangkan pemerintah Amerika Serikat dan dikirim melalui Gavi.

Pada 19 Agustus 2021, pemerintah kedatangan vaksin Pfizer sebanyak 1.560.780 dosis. Vaksin ini dapat digunakan untuk usia 12 tahun ke atas.

Terakhir, vaksin Johnson & Johnson tiba di Indonesia pada 11 September 2021 melalui kerja sama dengan pemerintah Belanda melalui skema bilateral. Vaksin ini hanya membutuhkan satu kali suntikan.

Berdasarkan data Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) pada 4 Oktober 2021, total vaksin yang sudah diperoleh sebanyak 280.527.920 dosis.

Jumlah tersebut terdiri dari 219.676.280 dosis vaksin Sinovac, 28.190.720 dosis vaksin AstraZeneca, 8.450.000 dosis vaksin Sinopharm, 8.000.160 dosis vaksin Moderna serta 15.710.760 dosis vaksin Pfizer.

Vaksin Merah Putih

Terbatasnya stok vaksin Covid-19 global, membuat Indonesia mendorong produksi vaksin dalam negeri dengan nama Vaksin Merah Putih.

Pemerintah bekerja sama dengan empat perguruan tinggi dan dua lembaga untuk mewujudkan Vaksin Merah Putih. Keempat perguruan tinggi itu yakni Universitas Airlangga (Unair), Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Indonesia (UI), dan Institut Teknologi Bandung (ITB).

Kemudian, Lembaga Biologi Molekuler (LBM) Eijkman dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Vaksin Merah Putih yang dikembangkan Unair berbasis platform inactivated virus atau virus yang dilemahkan.

Adapun, untuk produksi vaksin tersebut Unair menjalin kerja sama dengan perusahaan farmasi PT Biotis Pharmaceutical Indonesia.

Sementara itu, Lembaga Eijkman mengembangkan vaksin Merah Putih dengan platform protein rekombinan yang prosesnya lebih rumit dibandingkan dengan vaksin konvensional. Eijkman bekerja sama dengan PT Bio Farma dalam mengembangkan vaksin tersebut.

Direktur Utama Bio Farma Honesti Basyir menargetkan, produksi Vaksin Merah Putih dapat dimulai pada April 2022.

"Ditargetkan nanti Maret 2022, terutama vaksin BUMN yang dikembangkan oleh Bio Farma itu sudah mendapatkan EUA dari Badan POM. Sehingga April 2022 kita boleh produksi," kata Honesti, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI, di DPR, Rabu (7/7/2021).

Menurut Honesti, Vaksin Merah Putih kini masih dalam proses tahapan uji pra klinis. Hal ini berarti Vaksin Merah Putih juga masih harus melalui tahapan uji klinis.

"Terkait Vaksin Merah Putih, kita masih berproses, tahapan dari Vaksin Merah Putih itu sekarang masih dalam tahapan uji pra klinik. Kita masih akan melalui beberapa tahapan uji klinis," ucapnya.

Ketimpangan vaksinasi Covid-19

Pada Agustus 2021, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) khawatir dengan distribusi vaksin di Indonesia yang didasarkan pada pertimbangan kewilayahan.

Penasehat senior untuk WHO Diah Saminarsih mengatakan, pertimbangan tersebut dapat menimbulkan ketimpangan vaksinasi antardaerah.

Ia juga mengatakan, kebijakan distribusi vaksin berbasis kewilayahan tersebut tidak sesuai dengan anjuran WHO, yang mendorong setiap negara menentukan target vaksinasi berdasarkan kelompok populasi.

Diah mengatakan, domisili semestinya tidak menentukan akses seseorang terhadap vaksin, terutama yang masuk kelompok rentan.

"Terlepas di mana mereka tinggal, apakah di Jakarta atau Sumatera Barat. Kalau masuk kelompok populasi tertentu, mereka bisa jadi prioritas. Dengan prinsip ini, pembagian vaksin akan sangat berbeda," ujar Diah saat dihubungi dari Jakarta.

Dalam periode tersebut, data Kemenkes menunjukkan, vaksinasi dosis kedua di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan capaian vaksinasi daerah lain. Capaian vaksinasi DKI saat itu, sudah mencapai 57,41 persen untuk dosis kedua.

Sementara itu, beberapa pemerintah daerah mengeluhkan kekurangan stok vaksin di daerah mereka seperti di Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Barat.

Menanggapi langkanya stok vaksin di sejumlah daerah, Juru Bicara Vaksinasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan, fokus vaksinasi Covid-19 saat ini adalah 50 persen Jawa-Bali.

"Karena tingginya laju penularan di sana, sisanya dibagi ke non-Jawa dan Bali," kata Nadia.

Nadia juga mengungkapkan, vaksinasi yang dilakukan berdasarkan jumlah vaksin yang diterima dari produsen luar negeri sampai Desember 2021.

Dengan demikian, semua daerah tidak bisa mendapatkan vaksin pada waktu bersamaan.

Vaksin booster untuk tenaga kesehatan

Program vaksinasi yang ditargetkan rampung dalam kurun waktu 12 bulan ini juga memberikan dosis ketiga atau booster untuk tenaga kesehatan.

Pelaksanaan vaksinasi booster tertuang dalam Surat Edaran (SE) Kemenkes Nomor HK.02.01/I/1919/2021 yang ditetapkan 23 Juli 2021.

Pemerintah menargetkan, 1,47 juta tenaga kesehatan mengikuti vaksinasi Covid-19 dosis ketiga.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, tenaga kesehatan menjadi kelompok yang diprioritaskan menerima vaksin booster karena paling berisiko terpapar virus corona.

Selain itu, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan ITAGI sudah merekomendasikan jenis vaksin untuk dosis ketiga ini menggunakan vaksin Moderna.

"Sehingga dengan demikian bisa memberikan kekebalan maksimal terhadap variasi-variasi mutasi vrirus yang ada," ujarnya.

Namun, banyak kasus di lapangan yang dilaporkan bahwa vaksin dosis ketiga juga diterima kelompok non-tenaga kesehatan, bahkan pejabat publik.

Epidemiolog Indonesia di Griffith University Australia, Dicky Budiman menilai, pemberian vaksin dosis ketiga untuk para pejabat sebagai tindakan yang tidak etis.

"Ini sangat memprihatinkan, juga menunjukkan lemahnya keteladanan dalam merespons pandemi," ujar Dicky, dilansir Harian Kompas.

Dicky mengatakan, vaksinasi mestinya diberikan dengan prinsip keadilan dan memprioritaskan kelompok yang paling berisiko terpapar Covid-19.

Cakupan Vaksinasi Covid-19 terkini

Berdasarkan data Kemenkes per 20 Oktober 2021, cakupan vaksinasi Covid-19 dosis kedua sudah mencapai 31,03 persen dari target sasaran yang ditetapkan atau 64.622.692 orang yang disuntik vaksin dosis kedua.

Sementara itu, jumlah masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 dosis pertama, yakni sebanyak 109.796.866 orang atau 52,72 persen.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan, vaksinasi Covid-19 sudah tembus 2 juta suntikan dalam sehari.

Dua juta suntikan itu terdata pada 22, 23, 29, dan 30 September. Kemudian 13 dan 14 Oktober.

Budi mengatakan, dosis vaksin yang tiba di Indonesia sampai akhir tahun akan semakin banyak, hal ini akan membuat laju vaksinasi semakin meningkat.

Ia menargetkan, vaksinasi Covid-19 mencapai 300 juta suntikan sampai akhir tahun ini. Saat itu, kata dia, sebanyak 168 juta masyarakat sudah disuntik dosis pertama dari target 208 juta atau sebanyak 80,5 persen. 

"Yang kita perkirakan juga vaksinasi lengkap bisa menyentuh angka 122 juta orang atau sekitar 59 persen dari target populasi kita sebanyak 208 juta orang di atas 12 tahun," ujar Budi dalam konferensi pers secara virtual terkait perpanjangan PPKM, Senin (18/10/2021).

Terkait vaksin booster untuk masyarakat umum, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, Presiden Joko Widodo ingin pelaksanaan penyuntikan booster vaksin Covid-19 dilakukan mulai awal 2022.

Vaksin booster rencananya akan diberikan kepada peserta penerima bantuan iuran (PBI) maupun peserta non-PBI BPJS Kesehatan. Oleh karenanya, mekanisme penyuntikan vaksin booster perlu disiapkan.

"Ini mohon dipersiapkan mekanismenya baik yang berbasis PBI dan yang berbasis non-PBI," kata Airlangga.