KPK Pastikan Tindak Lanjuti Kesaksian soal 8 "Orang Dalam" Azis Syamsuddin

Kompas.com - 08/10/2021, 13:38 WIB
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/9/2021). Ia menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWakil Ketua DPR Azis Syamsuddin (kanan) tiba di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (24/9/2021). Ia menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus suap dana alokasi khusus (DAK) di Lampung Tengah.
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti informasi adanya orang dalam di KPK yang disebut bisa dikendalikan oleh mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin.

Azis disebut bisa mengendalikan delapan orang di internal KPK oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungbalai Yusmada dalam lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Senin (4/10/2021).

Yusmada hadir sebagai saksi dalam sidang dugaan suap pengurusan perkara di KPK dengan terdakwa eks penyidik KPK, Stepanus Robin Pattuju dan pengacara Maskur Husain.

Baca juga: Butuh Laporan yang Valid soal Orang Dalam Azis Syamsuddin, KPK: Untuk Ditindaklanjuti Dewas

“Jadi, KPK akan menindaklanjuti setiap informasi dari kesaksian Yusmada di kasusnya Tanjungbalai,” ujar Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/10/2021).

“Segala informasi mengenai adanya dugaan pelanggaran, tentu kami akan tindaklanjuti,” ucap dia.

KPK, ujar Ghufron, berkomitmen membongkar semua informasi yang terkait dengan penanganan perkara di Lampung Tengah tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, KPK butuh pendalaman lebih lanjut, sebab, kata Ghufron, Yusmada mendengar informasi delapan orang tersebut dari pihak lain yakni mantan Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial.

“Itu masih testimonium de auditu ya, artinya bukan kesaksian, tapi menyampaikan pernyataan orang lain bahwa saudara AZ (Azis Syamsuddin) memiliki delapan orang dalam,” ucap Ghufron.

“Jadi, ada informasi sekitar delapan orang dalam tentu kemudian kami akan tindaklanjuti kalau memang itu bisa dibuktikan bahwa benar,” ucap dia.

Dalam sidang itu, Yusmada mengatakan, informasi adanya delapan orang tersebut didapatkannya dari mantan Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Jokowi Ingin Buron Kasus Korupsi Terus Dikejar

Nasional
Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Kapolri Minta Polisi Punya Kualitas Kepemimpinan-Etika yang Baik

Nasional
Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Simpang Siur Kasus Omicron di Bekasi, Pemda Diminta Hati-hati Sampaikan Informasi

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Peringkat Kedua Persoalan yang Mendesak Diselesaikan

Nasional
Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Zulkifli Hasan Nilai PPKM Nataru Cukup Level 2

Nasional
Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Indonesia Terima 1,5 Juta Vaksin Moderna dari Pemerintah AS

Nasional
Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Wapres Ma'ruf Tiba di KPK Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Jokowi: Pemberantasan Korupsi Tak Boleh Identik dengan Penangkapan, Pencegahan Lebih Fundamental

Nasional
Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Jokowi Ingin UU Perampasan Aset Tindak Pidana Rampung 2022

Nasional
Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Buka Bali Democracy Forum Ke-14, Menlu Sebut Kondisi Global Sudah Mulai Pulih dari Pandemi

Nasional
Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Heboh soal Varian Omicron di Kabupaten Bekasi, Pengamat: Sebaiknya Informasi Satu Pintu

Nasional
Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Jokowi: KPK Jangan Cepat Berpuas Diri

Nasional
ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

ICW: Presiden Gagal Menjadi Panglima Pemberantasan Korupsi

Nasional
Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Jokowi: Indeks Persepsi Korupsi Kita Rangking 102, Perlu Diperbaiki

Nasional
LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

LPSK Minta Ridwan Kamil Perhatikan Kelanjutan Pendidikan Korban Perkosaan Guru Pesantren

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.