Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Dinilai Tidak Akan Bertahan Lama, jika Hanya Mengandalkan Pemilih Buruh

Kompas.com - 05/10/2021, 17:01 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dinilai tidak akan bertahan lama jika mengandalkan segmentasi pemilih buruh.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, para buruh diketahui sudah tergabung dengan organisasi masing-masing.

“Buruh itu serikatnya banyak, tidak hanya KSPI, dan mereka ini terpecah-pecah dalam berbagai mazhab dan kepentingan politik yang berbeda-beda,” terang Adi dihubungi Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Diketahui Partai Buruh telah memilih presidennya yaitu Said Iqbal.

Said juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selain itu, Adi juga menyarankan agar Partai Buruh tidak menyederhanakan konstituen dari golongan buruh.

Sebab, para buruh secara individual juga telah terafiliasi dengan berbagai partai politik.

Baca juga: Peneliti LIPI: Untuk Berkiprah Partai Buruh Butuh Pendanaan, Ketokohan dan Jaringan

“Jadi jangan men-simplifikasi seakan-akan buruh ini bebas nilai, enggak punya partai,” ungkap dia.

“Banyak dari buruh ini merupakan pemilih PDI-P, Golkar, Nasdem, Demokrat hingga PKS itu mereka juga pilih,” sambung dia.

Selain itu Adi juga menerangkan bahwa perjalanan Partai Buruh untuk bisa terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 cukup berat.

Adi menjelaskan Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena parpol calon kontestan pemilu itu berkas administratifnya harus lengkap, dan ini proses yang tidak mudah,” ucapnya.

Setidaknya, lanjut Adi, untuk bisa lolos verifikasi faktual KPU, Partai Buruh harus memiliki 30 persen kader perempuan.

Kemudian, partai ini juga mesti memiliki pengurus di daerah yang menjangkau 75 persen wilayah kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.

Baca juga: Sambut Baik Kehadiran Partai Buruh, PKS: Selamat Berjuang

“Itu tidak mudah untuk ukuran partai baru, sebagai contoh partainya Rhoma Irama, itu tidak lolos verifikasi faktual KPU saat itu,” imbuh dia.

Halaman:


Terkini Lainnya

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Saat Cak Imin Berkelakar soal Hanif Dhakiri Jadi Menteri di Kabinet Prabowo...

Nasional
Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Prabowo Ngaku Disiapkan Jadi Penerus, TKN Bantah Jokowi Cawe-cawe

Nasional
Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Orang Dekat Prabowo-Jokowi Diprediksi Isi Kabinet: Sjafrie Sjamsoeddin, Dasco, dan Maruarar Sirait

Nasional
Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang 'Hoaks'

Prabowo Diisukan Akan Nikahi Mertua Kaesang, Jubir Bilang "Hoaks"

Nasional
Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok 'Kepedasan' di Level 2

Momen Jokowi dan Menteri Basuki Santap Mie Gacoan, Mentok "Kepedasan" di Level 2

Nasional
Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Ditolak Partai Gelora Gabung Koalisi Prabowo, PKS: Jangan Terprovokasi

Nasional
Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Kapolri Bentuk Unit Khusus Tindak Pidana Ketenagakerjaan, Tangani Masalah Sengketa Buruh

Nasional
Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Kapolri Buka Peluang Kasus Tewasnya Brigadir RAT Dibuka Kembali

Nasional
May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

May Day 2024, Kapolri Tunjuk Andi Gani Jadi Staf Khusus Ketenagakerjaan

Nasional
Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Jumlah Menteri dari Partai di Kabinet Prabowo-Gibran Diprediksi Lebih Banyak Dibanding Jokowi

Nasional
Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran 'Game Online' Mengandung Kekerasan

Menparekraf Ikut Kaji Pemblokiran "Game Online" Mengandung Kekerasan

Nasional
Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi 'May Day', Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Jokowi di NTB Saat Buruh Aksi "May Day", Istana: Kunker Dirancang Jauh-jauh Hari

Nasional
Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi 'May Day' di Istana

Jokowi di NTB Saat Massa Buruh Aksi "May Day" di Istana

Nasional
Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Seorang WNI Meninggal Dunia Saat Mendaki Gunung Everest

Nasional
Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Kasus Korupsi SYL Rp 44,5 Miliar, Bukti Tumpulnya Pengawasan Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com