JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dinilai tidak akan bertahan lama jika mengandalkan segmentasi pemilih buruh.
Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, para buruh diketahui sudah tergabung dengan organisasi masing-masing.
“Buruh itu serikatnya banyak, tidak hanya KSPI, dan mereka ini terpecah-pecah dalam berbagai mazhab dan kepentingan politik yang berbeda-beda,” terang Adi dihubungi Kompas.com, Selasa (5/10/2021).
Diketahui Partai Buruh telah memilih presidennya yaitu Said Iqbal.
Said juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Selain itu, Adi juga menyarankan agar Partai Buruh tidak menyederhanakan konstituen dari golongan buruh.
Sebab, para buruh secara individual juga telah terafiliasi dengan berbagai partai politik.
Baca juga: Peneliti LIPI: Untuk Berkiprah Partai Buruh Butuh Pendanaan, Ketokohan dan Jaringan
“Jadi jangan men-simplifikasi seakan-akan buruh ini bebas nilai, enggak punya partai,” ungkap dia.
“Banyak dari buruh ini merupakan pemilih PDI-P, Golkar, Nasdem, Demokrat hingga PKS itu mereka juga pilih,” sambung dia.
Selain itu Adi juga menerangkan bahwa perjalanan Partai Buruh untuk bisa terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 cukup berat.
Adi menjelaskan Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
“Karena parpol calon kontestan pemilu itu berkas administratifnya harus lengkap, dan ini proses yang tidak mudah,” ucapnya.
Setidaknya, lanjut Adi, untuk bisa lolos verifikasi faktual KPU, Partai Buruh harus memiliki 30 persen kader perempuan.
Kemudian, partai ini juga mesti memiliki pengurus di daerah yang menjangkau 75 persen wilayah kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.
Baca juga: Sambut Baik Kehadiran Partai Buruh, PKS: Selamat Berjuang
“Itu tidak mudah untuk ukuran partai baru, sebagai contoh partainya Rhoma Irama, itu tidak lolos verifikasi faktual KPU saat itu,” imbuh dia.