Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Partai Buruh Dinilai Tidak Akan Bertahan Lama, jika Hanya Mengandalkan Pemilih Buruh

Kompas.com - 05/10/2021, 17:01 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Buruh dinilai tidak akan bertahan lama jika mengandalkan segmentasi pemilih buruh.

Menurut pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno, para buruh diketahui sudah tergabung dengan organisasi masing-masing.

“Buruh itu serikatnya banyak, tidak hanya KSPI, dan mereka ini terpecah-pecah dalam berbagai mazhab dan kepentingan politik yang berbeda-beda,” terang Adi dihubungi Kompas.com, Selasa (5/10/2021).

Diketahui Partai Buruh telah memilih presidennya yaitu Said Iqbal.

Said juga merupakan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Selain itu, Adi juga menyarankan agar Partai Buruh tidak menyederhanakan konstituen dari golongan buruh.

Sebab, para buruh secara individual juga telah terafiliasi dengan berbagai partai politik.

Baca juga: Peneliti LIPI: Untuk Berkiprah Partai Buruh Butuh Pendanaan, Ketokohan dan Jaringan

“Jadi jangan men-simplifikasi seakan-akan buruh ini bebas nilai, enggak punya partai,” ungkap dia.

“Banyak dari buruh ini merupakan pemilih PDI-P, Golkar, Nasdem, Demokrat hingga PKS itu mereka juga pilih,” sambung dia.

Selain itu Adi juga menerangkan bahwa perjalanan Partai Buruh untuk bisa terlibat dalam kontestasi pemilu 2024 cukup berat.

Adi menjelaskan Partai Buruh harus lolos verifikasi faktual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Karena parpol calon kontestan pemilu itu berkas administratifnya harus lengkap, dan ini proses yang tidak mudah,” ucapnya.

Setidaknya, lanjut Adi, untuk bisa lolos verifikasi faktual KPU, Partai Buruh harus memiliki 30 persen kader perempuan.

Kemudian, partai ini juga mesti memiliki pengurus di daerah yang menjangkau 75 persen wilayah kabupaten, kota dan provinsi di Indonesia.

Baca juga: Sambut Baik Kehadiran Partai Buruh, PKS: Selamat Berjuang

“Itu tidak mudah untuk ukuran partai baru, sebagai contoh partainya Rhoma Irama, itu tidak lolos verifikasi faktual KPU saat itu,” imbuh dia.

Menilik kebelakang, Partai Idaman yang didirikan Rhoma Irama tak lolos verifikasi faktual KPU tahun 2018.

Sehingga partai tersebut tak bisa mengikuti kontestasi pemilu 2019.

Rhoma Irama dan jajaran pengurus Partai Idaman sempat menuding KPU melakukan kecurangan karena justru meloloskan parpol lain yang tidak memiliki kelengkapan dokumen.

Adapun berdirinya Partai Buruh menurut Said Iqbal termotivasi dari kekalahan para buruh dalam menolak Undang-Undang Cipta Kerja.

Said mengungkapkan, Partai Buruh ingin memperjuangkan suara kaum buruh di parlemen.

Sehingga perjuangan itu tidak lagi dilakukan di jalanan melalui demonstrasi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com