Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Catatan Kritis Setara Institute Jelang HUT Ke-76 TNI

Kompas.com - 04/10/2021, 12:32 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Setara Institute memberikan catatan kritis jelang peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-76 TNI yang jatuh pada 5 Oktober 2021.

Peneliti HAM dan Keamanan Setara Institute Ikhsan Yosarie menuturkan, catatan pertama berkaitan dengan empat kasus kekerasan oleh oknum prajurit sepanjang periode 5 Oktober 2020 sampai 4 Oktober 2021.

"Kasus-kasus tersebut tejadi di Merauke, Purwakarta, dan NTT," ujar Ikhsan dalam konferensi pers virtual, Senin (4/10/2021).

Baca juga: Peringati HUT ke-76, TNI Bakal Pamerkan 112 Alutsista di Sekitar Istana Merdeka

Menurut Ikhsan, kasus kekerasan tersebut membuktikan minimnya penghormatan hak asasi manusia (HAM) dan supremasi masyarakat sipil.

Secara umum, kata Ikhsan, keempat kasus tersebut memberi gambaran kepada masyarakat bahwa kasus kekerasan yang dilakukan aparat masih terjadi hingga kini.

"Persoalan kekerasan ini semakin sulit terselesaikan lantaran TNI masih menikmati privilese selama belum direvisinya UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Mililiter," ungkap Ikhsan.

Selain kasus tersebut, Setara Institute juga menyoroti minimnya akuntabilitas peradilan militer.

Ia mencontohkan kasus dugaan penyiksaan yang dilakukan 11 prajurit TNI AD dari Batalyon Perbekalan Angkutan (Yon Bekang) 4/Air terhadap seorang warga bernama Jusni (24) hingga tewas.

Kasus ini terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada 9 Februari 2020. Akan tetapi, dalam persidangannya, para pelaku hanya dituntut 1 sampai 2 tahun penjara.

"Kasus ini sama sekali tidak mencerminkan keadilan," kata Ikhsan.

Baca juga: Pimpinan DPR Harap Jokowi Segera Ajukan Nama Calon Panglima TNI

Menurut Ikhsan, rendahnya tuntutan ini membuktikan proses persidangan berjalan tidak obyektif dan tidak adil.

Selain itu, tuntutan rendah terseut juga disertai dugaan rekomendasi dari atasan agar Oditur Militer meringankan hukuman.

"Bentuknya adalah rekomendasi keringanan hukuman," terang Ikhsan.

Adapun catatan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan Divisi Human Security dan Sucurity Sector Reform pada peristiwa yang terjadi dari 5 Oktober 2020 sampai 4 Oktober 2021.

Data dikumpulkan dengan kajian kebijakan, pemantauan implementasi kebijakan, participatory action research dalam advokasi reformasi sektor keamanan, dan pemanfaatan media massa.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Timnas Kalahkan Korea Selatan, Jokowi: Pertama Kalinya Indonesia Berhasil, Sangat Bersejarah

Nasional
Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Jokowi Minta Menlu Retno Siapkan Negosiasi Soal Pangan dengan Vietnam

Nasional
Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Ibarat Air dan Minyak, PDI-P dan PKS Dinilai Sulit untuk Solid jika Jadi Oposisi Prabowo

Nasional
Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Jokowi Doakan Timnas U23 Bisa Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Nasional
Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Menlu Retno Laporkan Hasil Kunjungan ke Vietnam ke Jokowi

Nasional
Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum 'Move On'

Gugatan di PTUN Jalan Terus, PDI-P Bantah Belum "Move On"

Nasional
Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Menlu Singapura Temui Jokowi, Bahas Kunjungan PM untuk Leader's Retreat

Nasional
Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Hasto Sebut Ganjar dan Mahfud Akan Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Kejagung Sita 2 Ferrari dan 1 Mercedes-Benz dari Harvey Moies

Nasional
Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Gerindra Dukung Waketum Nasdem Ahmad Ali Maju ke Pilkada Sulteng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com