Kompas.com - 29/09/2021, 18:13 WIB
Ilustrasi Pilkada KOMPAS.COM/PRIYOMBODOIlustrasi Pilkada

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan data terkait Pemilu 2019 kepada pemerintah dan partai politik, pada Rabu (29/9/2021).

Ketua KPU Ilham Saputra mengatakan, penyerahan data ini dilakukan berdasarkan pada Pasal 14 huruf K dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Yang kemudian mewajibkan KPU untuk menyerahkan data hasil pemilu kepada partai politik dan pemerintah," kata Ilham, dikutip dari siaran YouTube KPU, Rabu (29/9/2021).

Baca juga: KPU Buat Simulasi Setelah Pemerintah Usul Pemilu Serentak Digelar 15 Mei 2024

Data yang diberikan  merupakan data hasil perolehan suara pemilihan calon anggota DPR RI dan DPRD Provinsi. Selain itu, KPU juga memberikan data jumlah pemilih pada Pemilu 2019.

"Saya kira momen data ini adalah sebuah keniscayaan," ujar Ilham.

Ilham menuturkan data akan diberikan dalam bentuk elektronik. Data juga nantinya akan bisa diakses oleh publik melalui laman opendata.kpu.go.id.

"Jadi format ini nanti bisa diakses oleh masyarakat dengan harapan nanti data ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat," ungkapnya.

Baca juga: KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

"Kemudian juga sebagai bentuk transparansi kepada publik terkait dengan data yang kita miliki," ucap dia.

Adapun partai politik yang menerima data tersebut adalah peserta Pemilu 2019, sementara pemerintah diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri.

Hadir pula Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang diwakili oleh Mochammad Afifuddin.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Jokowi: Peran WHO Belum Mencakup Banyak Hal Strategis untuk Dunia

Nasional
AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

AMAN: Kemungkinan Tukar Guling Lahan Konsesi untuk IKN Akan Ancam Masyarakat Adat di Wilayah Lain

Nasional
Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Rumah Sedang Direnovasi Jadi Dalih Arteria Dahlan Parkir Mobil di DPR

Nasional
Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Kemenlu Dorong Uni Emirat Arab Bantu Lepaskan ABK WNI yang Ditahan Milisi Houthi

Nasional
Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Pemerintah Alokasikan Anggaran Penurunan Stunting 2022 Rp 25 Triliun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.