Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 27/09/2021, 20:01 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kesehatan akan melakukan deteksi Covid-19 secara aktif terkait aktivitas pembelajaran tatap muka terbatas.

Deteksi dilakukan dengan memperkuat pemeriksaan (testing), pelacakan kontak erat (tracing) dan perawatan (treatment) atau 3T.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan belajar tatap muka terbatas lebih aman.

"Kita konsentrasi dua strategi yang sifatnya dari hulu, strategi protokol kesehatan, dan deteksi atau 3T. Kita ingin melakukan strategi surveilans atau 3T, khusus untuk aktivitas belajar mengajar," kata Budi, dalam konferensi pers secara virtual melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (27/9/2021).

Baca juga: Nadiem Khawatir Anak-anak Makin Lama Lakukan Pembelajaran Jarak Jauh

Budi mengatakan, jika strategi surveilans tersebut berhasil dilakukan di sekolah, maka strategi yang sama akan direplikasi untuk sektor pariwisata, perdagangan, keagamaan dan transportasi.

Ia menjelaskan, strategi surveilans yang digunakan untuk menemukan kasus Covid-19 tidak lagi bersifat passive case finding, tetapi active case finding atau pelacakan kasus secara aktif.

"Kita yang aktif mencari (kasus Covid-19) bukan kita yang menunggu, kalau ada yang panas, atau bergejala, kita yang aktif keluar mengejar bolanya, jadi ini namanya strategi surveilans, active case finding," ujarnya.

Budi mengatakan, penelusuran kasus secara aktif dilakukan di tingkat kabupaten/kota dengan jumlah sekolah yang melaksanakan PTM.

Kemudian, dari sejumlah sekolah di kabupaten/kota tersebut diambil sampling per kecamatan.

"Per kecamatan itu harus dimonitor dengan ketat dari sisi surveilans, lalu kita ambil 30 siswa dan 30 pengajar per sekolah itu semuanya di-swab PCR dengan metode full testing, jadi kita ambil beberapa tesnya sekali jalan," ucapnya.

Baca juga: Satgas: Ada 2,77 Persen Sekolah yang Timbulkan Klaster Covid-19 Selama PTM Terbatas

Menurut Budi, hasil surveilans akan digunakan untuk menentukan kelanjutan pembelajaran tatap muka.

Ia mengatakan, jika terdapat sekolah yang memiliki kasus positif Covid-19, namun positivity rate di daerah tersebut di bawah 1 persen, maka kontak erat akan dikarantina dan sekolah tetap bisa berjalan.

"Tapi kalau di atas 5 persen (positivity rate), kita tes seluruh sekolah karena ada kemungkinan ini menyebarkan sekolahnya, kita ubah dulu menjadi belajar online, ditutup dulu selama 14 hari dan kita rapikan protokol kesehatan. Setelah 14 hari masuk lagi," ucap Budi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari 'Dapil Neraka' Jakarta II

Ketua DPRD DKI, Masinton, dan Ade Armando Terancam Gagal Tembus DPR dari "Dapil Neraka" Jakarta II

Nasional
Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Dugaan Penggelembungan Suara PSI di Sorong Selatan: 0 di TPS Jadi 130 di Kecamatan

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Jokowi Panggil 2 Menteri PKB, Pengamat Duga untuk Tarik Dukungan PKB ke Pemerintahan Prabowo Kelak

Nasional
Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Minta Tiket Lebaran Tak Dinaikkan, Mendagri: Jangan Aji Mumpung

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com