Padankan Data PBI-JK dengan NIK, Mensos Risma Ajak Pemda Proaktif

"Jadi masyarakat miskin atau tidak mampu yang belum menerima bantuan tidak perlu berkecil hati,” kata Risma.

Menurutnya, ini adalah kesempatan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan bantuan dapat diusulkan pemda melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG).

Masyarakat juga bisa memonitor melalui fitur "Usul" dan "Sanggah" pada aplikasi CekBansos untuk melihat status sudah terdaftar atau belum.

“Saya berharap pemda segera dapat melakukan verifikasi dan validasi (verval) terhadap 12.633.338 data, dan segera mengusulkan calon peserta PBI-JK melalui SIKS-NG,” sambungnya.

Risma menuturkan, bila proses pemadanan data berjalan baik, sangat mungkin jumlah data yang tidak padan akan semakin sedikit.

Baca juga: DTKS Perlu Diperbarui untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

Adapun, pemadanan data pada DTKS dengan NIK merupakan temuan dan rekomendasi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data bersifat dinamis

Lebih lanjut, Risma mengingatkan, data bersifat dinamis atau bisa berubah setiap saat. Oleh karenanya, diperlukan verifikasi dan validasi (verval) berkala dan tertib. Untuk memastikan akurasi data, pemda memainkan peran penting.

Sejalan dengan ketentuan dalam UU Nomor 13 Tahun 2011 tentang Fakir Miskin, proses verval data merupakan kewenangan daerah.

“Verval merupakan kewenangan pemerintah daerah. Dilakukan secara berjenjang dimulai dari musyawarah desa atau kelurahan,” terangnya.

Baca juga: Cara Daftar DTKS dan Cek Penerima Bansos di cekbansos.kemensos.go.id

Dalam proses penetapan data, Risma juga memastikan telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait.

“Termasuk dalam penetapan PBI-JKN. Kemensos telah terlebih dulu berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Kemenkes, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ditjen Dukcapil, serta hasil penetapan dapat dipantau melalui cekbansos.kemensos.go.id,” ujarnya.

Sebagai informasi, Kemensos mendasarkan program PBI-JK pada tiga regulasi. Pertama, Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, diatur pada Pasal 14 ayat 2 bahwa penerima bantuan iuran adalah fakir miskin dan orang tidak mampu.

Kedua, pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, yang menyebutkan pada Pasal 8 (2) bahwa identitas peserta paling sedikit memuat nama dan nomor identitas yang terintegrasi dengan NIK, kecuali untuk bayi baru lahir.

Ketiga, merujuk pada Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 21 Tahun 2019 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perubahan Data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan.

Baca juga: Soal Pasien PBI JKN Tak Bisa Cuci Darah, Kemensos Klarifikasi

Disebutkan, pada Pasal 4 PBI-JK bersumber dari DTKS yang ditetapkan oleh Menteri. Proses penetapan data yang telah padan, dilakukan sebulan sekali.