DTKS Perlu Diperbarui untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrem

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Wakil Presiden Masduki Baidlowi mengatakan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) perlu diperbarui untuk dapat melaksanakan penanganan kemiskinan ekstrem di Tanah Air.

Masduki mengatakan, perbaruan dan perbaikan DTKS sudah diminta langsung Wakil Presiden Ma'ruf Amin kepada Menteri Sosial (Mensos).

"Yang diminta Wapres sebenarnya konsolidasi atau updating (perbaruan) data. Contoh sekarang akibat pandemi, banyak orang-orang miskin baru. Yang bertanggungjawab untuk ini adalah Mensos. Mensos diminta Wapres untu menyempurnakan DTKS," kata Masduki dikutip dari wawancaranya dengan RRI Ende, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Wapres Minta Mensos Segera Selesaikan Pemutakhiran DTKS

Masduki mengatakan, terkait DTKS ini, Wapres Ma'ruf meminta Mensos untuk berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lain. Salah satunya dengan Kementerian Desa.

Kementerian Desa, kata dia sudah mengonsolidasi data-data di perdesaan seperti jumlah orang miskin, miskin ekstrem, dan lainnya.

"Dengan begitu (DTKS terkonsolidasi) nantinya ketika program dijalankan berdasarkan data tersebut. Ini yang menjadi koordinasi penting dari Wapres," kata Masduki.

Adapun pemerintah memfokuskan 7 dari 25 provinsi untuk penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun 2021.

Baca juga: Mensos Pastikan Validitas dan Akurasi DTKS secara Digital agar Bansos Tepat Sasaran

Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Papua, dan Papua Barat.

Menurut Masduki, sebanyak 7 provinsi tersebut diprioritaskan karena kemiskinan ekstremnya cukup siginifkan.

Selain itu, keterbatasan dana juga menjadi alasan mengapa hanya 7 provinsi terlebih dahulu yang diprioritaskan penanganannya.