KILAS

Soal Pasien PBI JKN Tak Bisa Cuci Darah, Kemensos Klarifikasi

Kompas.com - 07/09/2019, 07:00 WIB
Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Mirza Pahlevi sedang menanggapi pernyataan pers Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menyatakan pasien bernama Bariyadi (48) dari Klaten, Jawa Tengah, tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu PBI JKN berstatus nonaktif. DOK.Humas Kementerian SosialKepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Sosial Mirza Pahlevi sedang menanggapi pernyataan pers Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang menyatakan pasien bernama Bariyadi (48) dari Klaten, Jawa Tengah, tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu PBI JKN berstatus nonaktif.


KOMPAS.com - Kementerian Sosial klarifikasi pernyataan Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) soal Peserta Bantuan Iuran ( PBI) Jaminan Kesehatan Nasional ( JKN) yang tidak mendapat layanan kesehatan karena dicoret dari kepesertaan.

Kamis (5/9/2019), KPCDI membuat pernyataan pers yang mengatakan pasien bernama Bariyadi (48) dari Klaten, Jawa Tengah, tidak bisa melakukan cuci darah karena kartu PBI JKN berstatus nonaktif.

"Setelah kami cek dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kami menemukan yang bersangkutan tidak terdaftar dalam DTKS dan tidak terdaftar dalam Peserta PBI JKN," kata Kepala Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Mirza Pahlevi seperti dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/9/2019).

Mirza menjelaskan berdasarkan penelusuran data dan informasi yang dilakukan Tim Pusdatin Kemensos bersama Tim Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Bariyadi masuk sebagai Peserta PBI yang dibiayai Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).


Baca juga: Cari Solusi Masalah BPJS Kesehatan, DPR Usul Pembentukan Pansus JKN

Saat ini, lanjut dia, dengan gerak cepat yang dilakukan Kemensos dan BPJS Kesehatan, kepesertaan PBI JKN atas nama Bariyadi sudah aktif kembali. Dengan begitu, yang bersangkutan dapat memanfaatkan layanan cuci darah sesuai jadwal dan dijamin JKN.

Sementara itu, terkait pernyataan KPCDI yang mengatakan Kemensos menonaktifan 5.227.852 orang dari daftar PBI JKN telah memakan korban, Mirza menegaskan hal ini tidaklah benar.

Ia mengatakan nama Bariyadi sebagaimana dimaksud oleh KPCDI tidak termasuk dalam data 5,2 juta PBI JKN yang pada 30 Juli 2019 telah diganti dengan peserta baru.

Seperti diketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial RI No. 79 Tahun 2019 tanggal 30 Juli 2019 tentang Penonaktifan dan perubahan Data Peserta PBI JKN Tahun 2019 Tahap Keenam disebutkan, penggantian Peserta PBI JK di seluruh Indonesia sebanyak 5.222.852 jiwa.

"Nama Bariyadi tidak ada dalam daftar 5,2 juta peserta tersebut. Peserta yang diganti adalah yang tidak pernah mengakses layanan kesehatan ke fasilitas kesehatan yang ditentukan, telah meninggal, dan data ganda," tegas dia.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Gelar Rapat Konsultasi, Bahas Komposisi AKD

Pimpinan DPR Gelar Rapat Konsultasi, Bahas Komposisi AKD

Nasional
Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Cerita Jusuf Kalla Lobi Menteri Keuangan demi Beli Mobil Polisi dan TNI

Nasional
Jokowi Minta Maaf ke Menteri karena Sering Telpon Tengah Malam

Jokowi Minta Maaf ke Menteri karena Sering Telpon Tengah Malam

Nasional
Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Survei Litbang Kompas: 58,8 Persen Responden Puas Kinerja Pemerintahan Jokowi-JK

Nasional
Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Pamitan, Wapres Kalla Ucapkan Selamat untuk Menteri yang Berlanjut

Nasional
MPR Gelar Gladi Kotor Upacara Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Sabtu Gladi Resik

MPR Gelar Gladi Kotor Upacara Pelantikan Jokowi-Ma'ruf, Sabtu Gladi Resik

Nasional
Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM Harap Jadi Modal Perbaikan

Indonesia Jadi Anggota Dewan HAM PBB, Komnas HAM Harap Jadi Modal Perbaikan

Nasional
Perpisahan di Polri, Kalla Sebut Pentingnya Ketegasan dan Strategi Keamanan

Perpisahan di Polri, Kalla Sebut Pentingnya Ketegasan dan Strategi Keamanan

Nasional
Begini Rangkaian Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Minggu Nanti

Begini Rangkaian Acara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Minggu Nanti

Nasional
Mantan Menpora Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan

Mantan Menpora Imam Nahrawi Ajukan Praperadilan

Nasional
Sekjen PDI-P: Penambahan Parpol di Koalisi Diputuskan Presiden dan Partai Pengusung

Sekjen PDI-P: Penambahan Parpol di Koalisi Diputuskan Presiden dan Partai Pengusung

Nasional
Gelar Acara Perpisahan, Jokowi-JK dan Para Menteri Berfoto di Tangga Istana

Gelar Acara Perpisahan, Jokowi-JK dan Para Menteri Berfoto di Tangga Istana

Nasional
Golkar Ingin Pertahankan Kursi Menteri Sosial

Golkar Ingin Pertahankan Kursi Menteri Sosial

Nasional
Kapolri: Keberanian Pak Kalla Melebihi Jenderal TNI dan Polisi

Kapolri: Keberanian Pak Kalla Melebihi Jenderal TNI dan Polisi

Nasional
Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Soal Kebebasan Berpendapat hingga Atasi Konflik, Kepuasan Publik ke Jokowi Kian Tergerus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X