Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Anggaran yang Mubazir di Jakarta dan Keteladanan yang Hilang di Malang

Kompas.com - 22/09/2021, 06:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

 

Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkot Malang Erik Setyo Santoso membantah kalau kegiatan gowes ini tidak berkoordinasi dengan instansi terkait.

Menurut Erik, rombongan sudah menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mereka hanya sekadar mampir sebentar di Pantai Kondang Merak untuk isitirahat dan mengisi bekal.

Bupati Malang Sanusi menegaskan, destinasi wisata Pantai Kondang Merak masih ditutup karena daerahnya termasuk PPKM Level 3. Merujuk Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021, semua tempat wisata di daerah dengan status PPKM Level 3 belum diizinkan dibuka (Kompas.com, 21 September 2021).

Pemkab Malang juga tidak pernah mengeluarkan izin untuk kegiatan gowes rombongan Wali Kota Malang. Bupati Malang pun mengakui pihak Pemkot Malang tidak pernah melakukan koordinasi untuk kegiatan tersebut.

Baca juga: Heboh, Rombongan Wali Kota Malang Gowes ke Pantai Kondang Merak, Bupati Sanusi: Kami Tak Pernah Beri Izin

Bukan kali ini saja Wali Kota Malang menuai kontroversi. Sebelumnya Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sempat datang langsung ke Malang (13/08/2021) dan meminta Pemkot Malang untuk tidak mempermainkan data Covid.

Pemkot Malang memiliki catatan buruk. Angka yang dilaporkan ke Satgas Covid-19 Pusat tidak sesuai dengan dengan angka faktual yang terjadi di lapangan.

Tidak itu saja, puluhan honor insentif penggali kubur jenazah Covid di berbagai tempat pemakamam umum di Malang tidak dibayarkan sesuai dengan hak yang seharusnya diterima (Kompas.com, 09/09/2021).

Baca juga: Kesaksian Suhari, Penggali Kubur yang Diduga Jadi Korban Pungli Insentif: Dipotong Rp 200.000, Buat Atasan dan Bensin

Hikmah Jakarta dan Malang

Dari kasus Jakarta, kita bisa mengambil hikmah betapa menjaga titipan amanah dari rakyat butuh sebuah sikap dan komitmen yang tegak lurus dengan kepentingan rakyat.

Berbuat terbaik menurut diri sendiri dan lingkaran kekuasaan belum tentu mendapat apresiasi yang positif dari warga. Mungkin Anies ingin menjadikan wajah Ibu Kota artistik dengan tebaran aneka tugu. Tapi, dimaknai berbeda oleh warganya.

Dari kasus Wali Kota Malang kita juga bisa memetik pelajaran tentang keteladanan. Kekuasaan itu tidak abadi. Kepemimpinan akan selalu meninggalkan jejak yang tidak terhapuskan. Seorang pemimpin harus bisa menjadi contoh keteladanan, baik perkataan atau perbuatan.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com