Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 17/09/2021, 10:18 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) wilayah Papua mengirim surat kepada Gubernur Papua Lukas Enembe untuk meminta jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan di provinsi itu.

Langkah ini dilakukan IDI usai peristiwa penyerangan yang diduga dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Puskesmas Kiwirok yang berlokasi di Distrik Kiwirok, Kabupaten Pegunungan Bintang pada Senin (13/9/2021).

Seperti diketahui, penyerangan tersebut mengakibatkan satu orang tenaga kesehatan Gabriella Meilani meninggal dunia.

"Kami telah menyampaikan surat kepada gubernur yang meminta kepada pemerintah daerah provinsi Papua beserta TNI-Polri untuk menjamin khususnya keamanan dan keselamatan para tenaga kesehatan yang bertugas di Papua," kata Ketua IDI wilayah Papua Donald Willem S Aronggear dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (17/9/2021).

Baca juga: IDI Kecam Penyerangan Tenaga Kesehatan yang Diduga oleh KKB di Papua

Donald juga meminta pemerintah provinsi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota serta tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk ikut terlibat dalam menjaga keamanan nakes selama menjalankan tugas.

"Kami mengharapkan sekali bahwa mereka (nakes) ini sebagai pengabdi artinya janganlah diganggu, biarlah mereka melayani masyarakat dengan sepenuh apa yang mereka bisa kerjakan," ujarnya.

Donald mengatakan, terkait kondisi konflik di Papua, nakes seharusnya tidak menjadi target sasaran penyerangan.

Baca juga: Kemenkes Sampaikan Dukacita atas Gugurnya Tenaga Kesehatan di Papua

Sebab, kata dia, tugas nakes adalah memberikan pelayanan terhadap masyarakat tidak terlibat dalam urusan politik.

"Kesampingkan masalah politik silakan itu urusan politik, tapi nakes tidak terlibat dalam masalah politik tersebut, mereka berkonsentrasi dalam pelayanan masyarakat itu tugas mulia," tuturnya.

Lebih lanjut, Donal berharap peristiwa penyerangan terhadap nakes dan pembakaran fasilitas kesehatan tidak terulang kembali di Papua.

"Saya kebetulan ketua IDI Papua, saya orang Papua saya merasakan sesuatu yang tidak harus terjadi di Papua, tidak boleh terjadi di Papua pembakaran faskes, kekerasan pada nakes itu stop terjadi kembali," ujarnya.

Baca juga: Revenge Travel Setelah Kasus Covid-19 Turun, IDI Ingatkan Masyarakat Hati-hati

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Wapres Kumpulkan Menteri Bahas Stunting, Ungkap Prevalensinya Hanya Turun 0,1 Persen

Nasional
Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Jokowi Panggil 2 Menterinya, PKB Tegaskan Hak Angket Pemilu Terus Bergulir

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Dirut Pertamina Patra Niaga Terjun Langsung Cek Kesiapan Layanan Avtur untuk Persiapan Lebaran 2024

Nasional
KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

KPU Lanjutkan Rekapitulasi Suara Nasional untuk Jabar dan Maluku Hari Ini

Nasional
Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada, Raih Suara 50 Persen Plus Satu Dinyatakan Menang

Nasional
SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

SK Penambahan Pupuk Subsidi Jadi 9,55 Juta Ton Segera Dirilis

Nasional
Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Dito Mahendra Terdaftar di Perbakin, Klaim Hobi dan Koleksi Senpi

Nasional
Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Golkar Dukung Hasil Pemilu yang Akan Ditetapkan KPU

Nasional
Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Jokowi Dinilai Tengah Lakukan Manajemen Risiko dengan Panggil 2 Menteri PKB

Nasional
TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

TKN Pertanyakan kepada Siapa Hak Angket Akan Digulirkan

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui Ubah 1.402 Data DPT Tanpa Rapat Pleno

Nasional
Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Pakar Hukum: Menangkan Gugatan Pilpres di MK Nyaris Mustahil

Nasional
Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Ditanya Soal Jatah Kursi di Kabinet Mendatang, Zulhas Serahkan ke Presiden Terpilih

Nasional
TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

TPN: Hak Angket Sudah Jadi Sikap Partai, pada Dasarnya Akan Kami Gulirkan

Nasional
KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

KPU Usahakan Rekapitulasi Provinsi Papua dan Papua Pegunungan Selesai Malam Ini

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com