Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pesisir Utara Jawa Darurat Tenggelam

Kompas.com - 17/09/2021, 08:55 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Icha Rastika

Tim Redaksi

Sumber

JAKARTA, KOMPAS.com – Pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyampaikan, turunnya permukaan tanah di pesisir utara Pulau Jawa lebih mengkhawatirkan dibandingkan bagian selatan Jawa yang struktur geologinya cenderung berbukit.

Penurunan permukaan tanah itu membuat kota-kota di sekitar pesisir utara Jawa lebih cepat tenggelam.

“Cirebon, Pekalongan, Semarang, dan Surabaya adalah kota-kota pesisir utara Jawa yang paling rawan terhadap penurunan tanah ekstrem hingga tahun 2050," kata Peneliti Ahli Utama BRIN, Eddy Hermawan di sebuah webinar, seperti dikutip dari Kontan, Kamis (15/9/2021).

Baca juga: Mengenal Taman Kehati Indramayu, Replika Ekosistem Lahan Basah Rawa Payau di Pesisir Pantai Utara Jawa

Ia mengatakan, daerah pesisir yang memiliki morfologi daerah pesisir relatif datar membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan infrastruktur jalan dan perekonomian dipusatkan di bagian utara Jawa.

Menurut dia, hal tersebut memberikan beban lebih kepada tanah karena adanya bangunan dan penyedotan atas penggunaan air tanah yang lebih banyak dibandingkan daerah lainnya.

"Untuk itu, upaya mitigasi dengan kebijakan penggunaan air tanah, penanaman mangrove, dan pencegahan perusakan lingkungan harus segera dilakukan,” ucap Eddy.

Selanjutnya, Peneliti Ahli Utama Bidang Teknologi Penginderaan Jauh BRIN Rokhis Khomarudin menegasakan hal senada.

Ia menyebut, dampak perubahan iklim terhadap pesisir utara Pulau Jawa semakin tinggi dengan adanya penurunan permukaan tanah di wilayah tersebut.

Baca juga: Sempat Banjir, Perbaikan Jalur Kereta Api di Lintas Utara Jawa Dikebut

Rokhis mengatakan, manusia menjadi faktor penyebab penurunan tanah yang sangat signifikan.

"Walaupun saat ini dampaknya belum terlalu terasa, namun risiko turunnya permukaan tanah jelas membawa kerugian besar, baik dari sisi sosial maupun ekonomi bagi negara kepulauan seperti Indonesia,” kata dia.

Lebih lanjut, Rokhis memaparkan, berdasarkan hasil pemantauan citra satelit, terbukti terjadi penurunan muka tanah di bagian pesisir utara Jawa setiap tahunnya.

Wilayah DKI Jakarta antara 0,1 cm hingga 8 cm per tahun, Cirebon antara 0,3 cm hingga 4 cm per tahun, Pekalongan antara 2,1cm hingga 11 cm per tahun, Semarang antara 0,9 hingga 6 cm per tahun, dan Surabaya antara 0,3 hingga 4,3 cm per tahun.

Oleh karena itu, menurut dia diperlukan monitoring terhadap penurunan tanah dan laju perubahan garis pantai akibat perubahan ketinggian air laut.

Selain itu, berdasarkan laporan Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) atau Panel Antar Pemerintah tentang Perubahan Iklim tahun 2021, kerentanan kawasan Asia Tenggara terhadap kenaikan permukaan air laut lebih cepat terjadi dibandingkan daerah lain.

Baca juga: Atasi Gelembung Gas di Pantai Utara Jawa, Ini Langkah Pertamina

Kejadian itu juga semakin diperburuk oleh pergeseran tektonik dan efek surutnya air tanah.

Pakar Iklim dan Meteorologi BRIN, Edvin Aldrian mengatakan, hilangnya wilayah pesisir dan kemunduran garis pantai di Asia Tenggara telah diamati selama 1984-2015.

Edvin menegaskan, kenaikan air laut tak terlepas dari fenomena mencairnya es di kutub bumi dan pemuaian air laut karena pemanasan global sehingga mengakibatkan penambahan volume air laut.

"Ini membuat kejadian banjir lebih sering di daerah pantai. Ditambah lagi Tingkat Total Ekstrim Air (Extreme Total Water Level/ETWL) lebih tinggi di daerah dataran rendah dan erosi pantai mulai terjadi di sepanjang pantai berpasir,” ucap Edvin.

 

Berita ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul "BRIN Ingatkan Pesisir Utara Pulau Jawa Darurat Tenggelam"

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber


Terkini Lainnya

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com