Kompas.com - 16/09/2021, 20:18 WIB
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersama Ketua KPU Ilham Saputra (tengah) dan Anggota KPU Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc. ANTARA FOTTO/Dhemas ReviyantoMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian (kanan) bersama Ketua KPU Ilham Saputra (tengah) dan Anggota KPU Hasyim Asy'ari (kiri) mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021). Rapat tersebut membahas persiapan dan kesiapan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah harus dilaksanakan secara presisi.

"Betul, ada dua peristiwa besar Pemilu. Pemilihan Presiden Wapres, Legislatif, DPD Pusat dan daerah, lalu Pilkada serentak. Tapi, kita betul-betul detail, secara rinci presisi," kata Tito usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

"Saya ambil bahasa Pak Kapolri, presisi. Jangan kita kemudian langsung berpikir gelondongan tahapannya, tapi berpikir presisi," imbuhnya. 

Tito menyadari, ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Perbedaan itu yakni jadwal Pemilu 2024 dan terkait anggaran.

Dalam rapat, diketahui bahwa pemerintah mengusulkan Pemilu digelar pada April 2024. Sementara KPU menyarankan dilakukan pada Februari 2024.

Baca juga: Mendagri Tito Nilai Anggaran Rp 86 Triliun untuk Pemilu 2024 Terlalu Tinggi

Kemudian, Tito menyoroti persoalan masa kampanye Pemilu 2024 yang dinilai terlalu panjang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Adapun Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan masa kampanye berlangsung selama tujuh bulan.

Namun, Tito berpendapat bahwa masa kampanye seharusnya dipersingkat yaitu berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Hal tersebut juga sesuai rapat konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait.

"Dengan dipersingkat, potensi konflik juga makin rendah. Polarisasi masyarakat tak terlalu lama hiruk pikuknya. Biayanya juga lebih singkat, lebih efisien," tuturnya.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Pagi Ini, Jokowi-Ma'ruf Dijadwalkan Hadiri Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia di KPK

Nasional
Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 Daerah Terluar dan Terpencil Digencarkan

Nasional
Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Kemenkes: Lebih dari 100 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Lengkap

Nasional
Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Said Aqil Siradj Nyatakan Maju Kembali sebagai Calon Ketua Umum PBNU

Nasional
Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Puspenerbal Kini Miliki 2 Helikopter Latih Bell 505 Generasi Terbaru

Nasional
Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Menteri Trenggono Paparkan Potensi Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan di Rapimnas Kadin

Nasional
Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Soal Pemberian 3 Ton Jeruk dari Warga Karo untuk Jokowi, Ini Kata KPK

Nasional
Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Sistem Merit LAN Kembali Raih Predikat Sangat Baik dari KASN

Nasional
Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Dukung RUU TPKS, Fraksi PAN: Momentum Negara Hadir Menindak Pelaku Kekerasan Seksual

Nasional
Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Kementerian KP Akan Tingkatkan Fasilitas Produksi Kampung Budi Daya Ikan Patin di Lebak

Nasional
Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Jaksa Sebut Munarman Pernah Ajak Peserta Seminar untuk Dukung ISIS

Nasional
Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Lewat Sarana Komunikasi dan Informatika, Menkominfo Berupaya Bangun Imunitas Masyarakat

Nasional
Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Atur Aktivitas Masyarakat Selama Libur Nataru, Pemerintah Siapkan Imendagri

Nasional
6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

6 Negara Ini Lakukan Mitigasi Covid-19 Varian Omicron, Bagaimana dengan Indonesia?

Nasional
Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Kontak Tembak dengan TNI di Yahukimo, Satu Orang Diduga Anggota KKB Tewas

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.