Salin Artikel

Mendagri Harap Penyelenggaraan Pemilu 2024 Berjalan Presisi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan, pelaksanaan tahapan Pemilu 2024 yang akan diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu dan pemerintah harus dilaksanakan secara presisi.

"Betul, ada dua peristiwa besar Pemilu. Pemilihan Presiden Wapres, Legislatif, DPD Pusat dan daerah, lalu Pilkada serentak. Tapi, kita betul-betul detail, secara rinci presisi," kata Tito usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (16/9/2021).

"Saya ambil bahasa Pak Kapolri, presisi. Jangan kita kemudian langsung berpikir gelondongan tahapannya, tapi berpikir presisi," imbuhnya. 

Tito menyadari, ada perbedaan pendapat antara pemerintah dan KPU terkait penyelenggaraan Pemilu 2024. Perbedaan itu yakni jadwal Pemilu 2024 dan terkait anggaran.

Dalam rapat, diketahui bahwa pemerintah mengusulkan Pemilu digelar pada April 2024. Sementara KPU menyarankan dilakukan pada Februari 2024.

Kemudian, Tito menyoroti persoalan masa kampanye Pemilu 2024 yang dinilai terlalu panjang.

Adapun Ketua KPU Ilham Saputra mengusulkan masa kampanye berlangsung selama tujuh bulan.

Namun, Tito berpendapat bahwa masa kampanye seharusnya dipersingkat yaitu berlangsung selama 120 hari atau 4 bulan.

Hal tersebut juga sesuai rapat konsinyasi dengan Komisi II, KPU, serta pihak terkait.

"Dengan dipersingkat, potensi konflik juga makin rendah. Polarisasi masyarakat tak terlalu lama hiruk pikuknya. Biayanya juga lebih singkat, lebih efisien," tuturnya.

Mantan Kapolri itu berpandangan, biaya kampanye juga seharusnya dipertimbangkan agar lebih efisien mengingat situasi pandemi Covid-19 yang belum diketahui kapan berakhir.

Selain itu, menurutnya, Indonesia juga membutuhkan biaya besar untuk membangkitkan ekonomi sebagai dampak pandemi.

"Betul, kita butuh demokrasi yang berkualitas. Dan demokrasi itu mahal, fine. Tapi kita pelototin dong, kita harus lihatin. Kira-kira jangan atas nama demokrasi kemudian sebetulnya biayanya bisa segini, dibikin segini. Ya, enggak bisa," kata Tito.

"Kalau memang bisa kita kecilkan kenapa enggak kita kecilkan. Lebih baik digunakan untuk kepentingan rakyat yang sedang memerlukan dukungan bantuan," imbuh dia.

Atas pertimbangan tersebut, Tito menilai perlu adanya pertimbangan terkait keputusan penyelenggaraan Pemilu tiga tahun mendatang.

Menurutnya, perlu ada penyelarasan keputusan terkait penyelenggaraan Pemilu 2024 antara pemerintah dan KPU.

"Jadi, exercise ini yang harus kita lakukan. Kami sudah lakukan exercise. Teman-teman KPU juga sudah, DPR sudah, fine. Mari exercise dari tiap-tiap komponen ini kita sinkronisasikan dalam rapat konsinyering yang lebih teknis lagi. Itu yang kita maksudkan," pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2021/09/16/20180621/mendagri-harap-penyelenggaraan-pemilu-2024-berjalan-presisi

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Jadi Tersangka Kasus Suap, Hakim Itong Isnaeni Diberhentikan Sementara

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

KPK Amankan Uang Rp 140 Juta dalam OTT di PN Surabaya, Tanda Jadi untuk Hakim Itong Urus Perkara

Nasional
Hakim PN Surabaya 'Ngamuk' Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Hakim PN Surabaya "Ngamuk" Saat KPK Umumkan Tersangka: Ini Omong Kosong!

Nasional
Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Hakim Itong, Panitera dan Pengacara yang Terjaring OTT di PN Surabaya Jadi Tersangka

Nasional
RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

RI Kecam Aksi Israel Gusur Permukiman Warga Palestina di Sheikh Jarah

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Satgas: Kasus Covid-19 dari Berbagai Varian di Indonesia Masih Terkendali

Nasional
KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

KPK Sayangkan Rahmat Effendi Lakukan Pertemuan Daring di Luar Ketentuan

Nasional
Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Kemenlu: RI Butuh Informasi Lebih Lengkap Untuk Kirim Bantuan ke Tonga

Nasional
Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Kemenkes: Kasus Covid-19 Varian Omicron Tembus 1.078

Nasional
Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Hakim PN Surabaya yang Ditangkap, Itong Isnaeni Hidayat, Tiba di Gedung KPK

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Satgas: Kasus Covid-19 Naik 5 Kali Lipat dalam 3 Pekan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Kemenlu: Indonesia Bakal Kedatangan Vaksin dari Jerman dan China

Nasional
Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Tahun 2022, Kementerian KP Fokus Genjot Peluang Investasi di Sektor Perikanan

Nasional
Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Sempat Kabur, Kakak Bupati Langkat Akhirnya Tiba di Gedung Merah Putih

Nasional
Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Kemenlu Minta Malaysia Tindak Tegas Majikan yang Pekerjakan PMI Ilegal

Nasional
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.