Jokowi Minta Harga Jagung untuk Peternak Harus Rp 4.500 Per Kilogram

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta agar harga jagung sebagai pakan ternak harus sebesar Rp 4.500 per kilogram.

Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan perwakilan asosiasi peternak di Istana Negara, Rabu (15/9/2021).

Dalam pertemuan itu hadir pula Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Karena harga jagung ini di atas rata-rata, harganya lebih di atas rata-rata, kita akan memperkenalkan dengan CHSP. Supaya jagungnya bisa sesuai dengan batasan daripada Kementerian Perdagangan yaitu harga jagung di Rp 4.500 (per kilogram)," ujar Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi usai pertemuan pada Rabu sore.

Baca juga: Perwakilan Peternak Ayam Diundang Jokowi ke Istana, Ini Aspirasi yang Mau Disampaikan

Hal senada disampaikan Ketua Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso. Menurut dia, Presiden Jokowi telah meminta kepada Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan agar secepatnya menurunkan harga jagung.

Sebab saat ini harga jual jagung di pasaran masih Rp 6.000 per kilogram. Kondisi ini menurutnya merugikan para peternak unggas, khususnya ayam petelur.

"Bapak Presiden menginstruksikan peternak harus diberikan jagung dengan harga Rp 4.500 per kilogram. Kami sangat menagih janji ini. Karena kami para peternak ayam petelur ini mengalami kerugian cukup besar," ungkap Yudianto

Dia pun mengharapkan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan dapat memberikan arahan agar instruksi Jokowi bisa terealisasi untuk peternak di seluruh Indonesia.

Baca juga: Hari Ini, Suroto Peternak yang Bentangkan Spanduk ke Jokowi Diundang ke Istana Presiden

Dengan demikian, maka di satu sisi harga pokok produksi (HPP) dari peternak bisa turun sehinga peternak dapat mengurangi kerugian.

Yudianto mengungkapkan, Jokowi menjanjikan ada sebanyak 30.000 ton jagung yang disediakan dengan harga Rp 4.500 per kilogram.

"Kami sangat berharap agar kiranya dari Kementerian Pertanian ini bisa segera dilaksanakan sebelum peternak-peternak rakyat ini rontok dan tidak bisa menjalankan aktivitasnya," kata Yudianto.

"Saya berpikir dua bulan ke depan bisa mengganggu kestabilan pangan khususnya penyediaan protein hewani, khususnya telur," tambahnya.