Kompas.com - 13/09/2021, 16:24 WIB
Pengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat Dian Erika/KOMPAS.comPengamat politik LIPI, Siti Zuhro, saat dijumpai di Gedung Komisi Yudisial, Kramat, Jakarta Pusat
|

JAKARTA, KOMPAS.com- Isu amendemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) untuk mengubah masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode bertentangan dengan semangat reformasi.

"Ide ini menurut saya, ide masa jabatan tiga periode ini jelas bertentangan dengan sprit gerakan Reformasi 1998," kata peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro dalam sebuah webinar, Senin (13/9/2021).

Ia menuturkan, salah satu agenda refomasi ialah menciptakan sirkulasi kepemimpinan yang terukur dan pasti, hal yang tidak terjadi di masa Orde Baru.

Menurut Siti, aturan masa jabatan presiden maksimal dua periode yang berlaku saat ini merupakan payung hukum untuk memastikan adanya sirkulasi kepemimpinan tersebut.

Baca juga: Jokowi Diminta Jelaskan Sikap soal Wacana Amendemen UUD 1945

"Pemilu itu gunannya untuk itu, supaya ada sirkulasi, dan kita pernah punya permasalahan karena lama di Orde Baru itu sirkulasinya macet," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Untuk itu, kata Siti, perlu ada konsistensi dan komitmen semua komponen bangsa untuk tetap menjalani sistem demokrasi yang telah disepakati pasca-reformasi tahun 1998.

"Semuanya, elite-elite ini harus terikat dengan komitmen itu bukan malah membuat ricuh, membuat gaduh, membuat kebingungan," kata Siti.

Di sisi lain, Siti juga menilai wacana tiga periode tidak didasari oleh alasan yang kuat.

"Kata tiga periode itu dari mana rumusnya, mengapa tidak lima periode sekalian? Jadi harus ada naskah akademik untuk mengusulkan semuanya," ujar dia.

Baca juga: Sekjen PKP Sarankan Isu Amendemen UUD 1945 Diakhiri, Ini Alasannya

Siti mengatakan, rencana amendemen semestinya direncanakan secara komprehensif, tidak sepotong-sepotong.

Ia pun mengingatkan bahwa situasi pandemi Covid-19 yang tengah menerpa Indonesia semestinya menjadi fokus prioritas untuk ditangani, bukan malah mendorong amendemen konstitusi.

"Jadi harusnya fokusnya ada di situ, tapi Indonesia ini senantiasa diterpa hal-hal yang sifatnya lebih didominasi politik," kata Siti.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Terus Berulang, KPK Harap Tak Ada Lagi Suap Terkait Pengadaan Barang dan Jasa

Nasional
Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Hari Pangan Sedunia, BRGM Upayakan Pendekatan 3T untuk Dukung Pangan Berkelanjutan

Nasional
KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

KPK Tahan Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

OTT Bupati Musi Banyuasin, KPK Temukan Rp 1,5 Miliar dari Tas dan Rp 270 Juta dari Kantung Plastik

Nasional
BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

BEM UNJ Tolak Rencana Pemberian Gelar Doktor Honoris Causa ke Ma'ruf Amin dan Erick Thohir

Nasional
Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Kronologi OTT Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin

Nasional
Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Sebaran 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Bupati Musi Banyuasin Dijanjikan Uang Rp 2,6 Miliar oleh Direktur Perusahaan Pemenang Tender

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 490.512 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 Oktober: Ada 18.746 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

UPDATE: 270.811 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,75 Persen

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

UPDATE 16 Oktober: Sebaran 997 Kasus Baru Covid-19, di DKI Paling Tinggi

Nasional
UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

UPDATE 16 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 29,85 Persen dari Target

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Jadi Tersangka, Bupati Musi Banyuasin Punya Harta Rp 34 Miliar, Termasuk Aset di Australia

Nasional
Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Profil Dodi Reza Alex Noerdin, Bupati Musi Banyuasin yang Susul Ayahnya Masuk Penjara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.