Waketum PAN: Karena Ada Kondisi yang Tidak Normal, Sebaiknya Tidak Usah Amendemen

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi menilai amendemen UUD 1945 tidak perlu dilakukan saat ini.

Sebab, menurut Viva, saat ini Indonesia masih berhadapan dengan pandemi Covid-19 dan fokus pada pemulihan ekonomi.

“Masyarakat masih menderita karena kebijakan pembatasan pergerakan masyarakat, sehingga berpengaruh pada variabel ekonomi, sehingga menyebabkan kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat berdampak yang tidak normal,” jelas Viva dalam Forum Diskusi Salemba yang diadakan secara virtual, Sabtu (11/9/2021).

“Oleh karena itu karena ada kondisi yang tidak normal sebaiknya tidak usah dilakukan amendemen,” sambung dia.

Viva mengatakan banyak isu berkembang terkait dengan amendemen UUD 1945 pasca-PAN memutuskan untuk menjadi partai koalisi.

Baca juga: Ingatkan Kudeta Guinea, Fraksi Golkar di MPR Nilai Tak Ada Jaminan Amendemen Mulus

Ia menampik hal tersebut dengan menegaskan bahwa dalam sejarah PAN sebenarnya selalu menjadi partai koalisi pemerintah.

“Saya tegaskan bahwa sejak tahun 1999 pasca pemerintahan Orde Baru, PAN itu selalu jadi partai koalisi partai pemerintah. Mulai (dari) Presiden BJ Habibie, Ibu Megawati, SBY, Abdurrachman Wahid, sampai Pak Jokowi periode pertama,” terang dia.

Viva menceritakan dalam pemerintahan Jokowi periode pertama, PAN adalah partai koalisi. Namun akhirnya memutuskan mundur jelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

“Karena ada perbedaan dalam pilihan pasangan capres dan cawapres. Jadi bukan soal khianat, tapi menjaga moral politik karena berbeda pilihan politik,” imbuh dia.

Diketahui wacana amendemen UUD 1945 muncul kembali ketika Ketua MPR Bambang Soesatyo pada 18 Agustus 2021 lalu menyatakan bahwa amendemen perlu dilakukan.

Bambang menuturkan amendemen dilakukan untuk memberikan kewenangan bagi MPR untuk menetapkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Baca juga: Sejarah Amendemen UUD 1945 dari Masa ke Masa...

Dalam pandangannya, PPHN dibutuhkan untuk pedoman atau arah penyelenggaraan negara. Maka Bangsa Indonesia tak lantas berganti haluan setiap pergantian presiden-wakil presiden.

“Ada arah yang jelas ke mana bangsa ini akan dibawa oleh para pemimpin kita dalam 20, 30, 50, hingga 100 tahun yang akan datang,” kata Bambang.