Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/09/2021, 10:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.co - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) memutuskan mengubah namanya menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), nama yang mereka gunakan saat didirikan pada 1999 lalu.

Sekretaris Jenderal PKP Said Salahudin mengatakan, perubahan nama dan lambang partai itu diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang diubah dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada 25 Mei 2021 lalu.

"Nama Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) diubah menjadi seperti ketika awal pendiriannya di tahun 1999, yaitu menjadi Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Perubahan AD/ART ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham)," kata Said dalam keterangan tertulis, Jumat (3/9/2021).

Baca juga: Jadi Plt Ketum, Sunan Kalijaga Siap Bawa PKPI Berjaya dan Ikut Pemilu 2024

Said menuturkan, selain mengubah nama dan lambang partai, munaslub juga memutuskan Mayor Jenderal TNI Marinir (Purn) Yussuf Solichien sebagai ketua umum PKP periode 2021-2026, menggantikan Diaz Hendropriyono.

"Pak Yussuf ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah salah satu tokoh senior di militer dari matra Angkatan Laut yang sangat disegani. Beliau satu angkatan dengan Pak SBY dan Pak Prabowo," ujar Said.

Selama berdinas di militer, kata Said, Yussuf pernah menjadi komandan pasukan khusus Detasemen Jalamangkara atau Denjaka, jabatan terakhirnya adalah Asistan Perencanaan dan Anggaran TNI AL.

Nama lain yang masuk ke dalam struktur Dewan Pimpinan Nasional PKP adalah mantan Wakil Presiden Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno sebagai ketua Dewan Pembina.

Said menyebutkan, Try merupakan salah satu pendiri PKP di tahun 1999 bersama almarhum Jenderal TNI (Purn) Edi Sudrajat.

"Tidak kita temui di Republik ini, ada tokoh seangkatan beliau yang masih mau mengurusi partai. Ini kan luar biasa sekali. Bahkan sekarang ini saya lihat beliau sedang semangat-semangatnya membesarkan PKP," kata Said.

Sejumlah purnawirawan TNI lainnya turut masuk dalam jajaran pengurus PKP, antara lain eks Kapuspen TNI Mayjen TNI (Purn) Asliza N Tanjung sebagai wakil ketua umum, lalu Marsekal Muda (Purn) Kusnadi Kardi dan Laksamada (Purn) Rosihan Arsyad.

Said mengaku optimistis menghadapi Pemilu 2024 mendatang setelah bergabungnya sejumlah tokoh purnawirawan TNI dan Polri di PKP.

Baca juga: Diaz Hendropriyono Mundur dari Ketum PKPI, Sunan Kalijaga Jadi Pelaksana Tugas

"Sampai hari ini saja sudah tidak terhitung pesan dukungan yang kami terima dari para purnawirawan di berbagai daerah, termasuk dari keluarga TNI/Polri yang memang diberikan hak oleh konstitusi untuk memilih di Pemilu," kata Said.

Pengurus DPN PKP lainnya diisi oleh mereka yang berlatar belakang sebagai artis, seniman, advokat, dokter, tenaga medis, pegiat lingkungan dan sebagainya.

Said menambahkan, PKP kini mengusung tagline 'PKP Manunggal Bersama Rakyat' yang bermakna bahwa PKP bercampur, berpadu, dan tidak terpisahkan dari rakyat.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Ingin Debat Capres Berbobot, Fahira Idris: Mulai dengan Perbedaan Pendapat Antarpaslon

Nasional
KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

KPK Duga Eks Wamenkumham Eddy Hiariej Terima Suap dan Gratifikasi Rp 8 Miliar dari Pengusaha

Nasional
TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

TNI Kerahkan 22.893 Prajurit Amankan Natal dan Tahun Baru 2024

Nasional
KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

KPK Masih Kejar Uang Pengganti Kasus E KTP

Nasional
KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

KPK Tetapkan Penyuap Eks Wamenkumham sebagai Tersangka

Nasional
Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Amnesty International Serahkan Agenda HAM ke 3 Tim Kampanye Capres-Cawapres

Nasional
Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Firli Bahuri Dinilai Patut Segera Ditahan Supaya Tak Ada Keadilan Tertunda

Nasional
Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Polisi Disarankan Tak Sungkan Tahan Firli karena Persoalan Pangkat

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Firli Bahuri Belum Ditahan Diprediksi Bisa Picu Kecurigaan Masyarakat

Nasional
Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Firli Disarankan Segara Ditahan Demi Prinsip Kesetaraan Hukum

Nasional
Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada 'Faktor Lain'

Firli Bahuri Belum Ditahan, Abraham Samad Menduga Ada "Faktor Lain"

Nasional
Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Pukul Kentongan di Depan Relawan, Cak Imin: Jika Terus Mengalir, Insya Allah Menang Telak di Pemilu 2024

Nasional
Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Begini Cara Kementerian KP Lahirkan Pengusaha Muda di Sektor Kelautan dan Perikanan

Nasional
Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Butet Mengaku Diintimidasi Polisi, Timnas Amin Teringat Orde Baru

Nasional
Soal Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Gunakan CFD sebagai Arena Kampanye

Soal Gibran Bagi-bagi Susu di CFD, Ketua Bawaslu: Tak Boleh Gunakan CFD sebagai Arena Kampanye

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com