Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu: 140 Negara Sudah Vaksinasi 10 Persen Warganya, Termasuk RI

Kompas.com - 03/09/2021, 09:26 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, program vaksinasi Covid-19 terus dilakukan oleh berbagai negara di dunia.

"Saat ini setidaknya 140 negara telah memvaksinasi 10 persen warganya, termasuk Indonesia," kata Retno, dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (2/9/2021).

Menurut Retno, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah menetapkan target vaksinasi global. Ditargetkan, 10 persen populasi tiap negara sudah divaksin pada akhir bulan ini.

Baca juga: Menlu: Vaksinasi Covid-19 Dapat Kurangi Kasus Rawat Inap dan Kematian

Kemudian, 40 persen populasi tiap negara sudah divaksin pada akhir 2021, dan 70 persen populasi tiap negara pada pertengahan 2022.

Kendati demikian, kecepatan vaksinasi Covid-19 di tiap negara berbeda-beda. Masih terjadi ketimpangan besar antara negara dengan penduduk berpenghasilan tinggi dengan negara yang penduduknya berpenghasilan rendah.

"Menurut Global Dashboard for Vaksin Equity 57,34 persen penduduk high income countries sudah divaksin, jauh di atas 2,14 persen penduduk low income countries," ujar Retno.

Padahal, kata Retno, Dirjen World Health Organization (WHO) telah mengingatkan bahwa akses dan distribusi vaksin yang tidak merata akan menciptakan perbedaan ekstrem dalam tingkat kelangsungan hidup dari Covid-19 (dangerous divergence) dan pemulihan ekonomi.

Laporan terbaru The Economist Intelligence Unit menyebutkan, lambatnya vaksinasi global bakal menggerus produk domestik bruto atau gross domestic product (GDP) global sebesar USD 2,3 triliun pada 2022-2025.

Dari angka itu, 65,6 persen di antaranya terjadi di negara berkembang dan 73 persen terjadi di kawasan Asia Pasifik.

Baca juga: Ketimpangan Akses terhadap Vaksin Covid-19 secara Global Masih Terjadi

Menyikapi hal tersebut, pekan lalu pemimpin Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF), World Bank, WHO, dan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO) telah mengeluarkan pernyataan bersama yang meminta negara-negara memenuhi komitmen berbagi dosis vaksin.

"Dan menghapus restriksi ekspor dan hambatan perdagangan terkait bahan produksi vaksin," kata Retno.

Pemerintah Indonesia pun saat ini terus berupaya mempercepat laju vaksinasi nasional. Per 31 Agustus 2021 RI telah menyuntikkan lebih dari 100 juta dosis vaksin.

Kecepatan tersebut menempatkan Indonesia pada peringkat ke-7 negara dengan jumlah vaksinasi terbesar di dunia.

Dengan jumlah penduduk yang besar, kata Retno, pemerintah bakal terus mengakselerasi vaksinasi. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat mendukung program ini.

"Vaksin dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan akan menjadi modal yang kuat bagi Indonesia untuk terus dapat menurunkan angka penyebaran virus," kata Retno.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-Wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun Jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Penguasaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

KPU: Anies-Muhaimin Tak Akan Gugat Pencalonan Gibran jika Menang Pemilu

Nasional
KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

KPU Sindir Anies-Muhaimin Baru Persoalkan Pencalonan Gibran setelah Hasil Pilpres Keluar

Nasional
Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya 'Monggo'...

Gerindra Ragu PDI-P Bakal Jadi Oposisi, Bambang Pacul: Ya "Monggo"...

Nasional
Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Kecelakaan Beruntun di GT Halim Utama, Supir Truk Jadi Tersangka dan Ditangani Polda Metro Jaya

Nasional
KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

KPU Sebut Dalil Kubu Anies soal Pencalonan Gibran Tidak Sah Mengada-ada

Nasional
PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

PKS Satu-Satunya Fraksi yang Tolak Pengesahan UU DKJ, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com