Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sekjen DPR Batalkan Pengadaan Multivitamin Rp 2,09 Miliar

Kompas.com - 02/09/2021, 15:48 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretariat Jenderal DPR mengajukan pengadaan multivitamin senilai Rp 2,09 miliar.

Pengadaan multivitamin itu disebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.

Pengadaan itu tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR dan tertulis satuan kerja yang melakukan pengadaan adalah Sekretariat Jenderal DPR.

Dikutip Tribunnews.com, hal tersebut terlihat dalam laman lpse.dpr.go.id dengan nominal nilai pengadaan multivitamin yaitu Rp 2.096.080.000.

Dibatalkan

Dengan alasan menerima masukan publik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya telah memutuskan pengadaan multivitamin senilai Rp 2,09 miliar itu dibatalkan.

Baca juga: Soal Polemik Fasilitas Isoman di Hotel, Sekjen DPR: Itu Baru Penjajakan, Apa yang Mau Dibatalkan?

Indra mengakui pihaknya melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,09 miliar dengan menggunakan lelang cepat.

Kemudian didapatkan pemenang dengan angka Rp 1,7 miliar.

"Namun setelah mendengarkan masukan publik, maka pada Kamis pagi saya putuskan untuk dibatalkan," kata Indra dikutip Antara, Kamis (2/9/2021).

Menurut dia, awalnya pengadaan multivitamin itu diberikan kepada para pegawai dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dengan rincian, 1.308 aparatur sipil negara (ASN), 1.486 petugas pengamanan dalam, 4.344 tenaga ahli dan staf ahli, dan 718 petugas kebersihan taman.

Menurut Indra, jumlah keseluruhan paket yang diberikan mencapai 7.856 paket dalam bentuk vitamin. Rencananya, paket itu diberikan pada Juni 2021.

"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah melalui asuransi," ucap dia.

Baca juga: Sekjen DPR Sebut Sidang Tahunan Akan Digelar Sangat Minimalis, Anggota Parlemen Hadir Virtual

Indra mengatakan, pihaknya menganggarkan pengadaan multivitamin karena tingginya kasus Covid-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut dia, pada Agustus 2021, tercatat 551 orang terpapar Covid-19 di Sekretariat Jenderal DPR. Namun, kini tinggal 27 orang yang positif Covid-19.

Ia juga menyampaikan, rencana pemberian multivitamin itu termasuk dalam kebutuhan persiapan paket isolasi mandiri (isoman) yang dilaksanakan Setjen DPR di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat.

Selain membatalkan pengadaan multivitamin, Indra mengatakan bahwa Kesetjenan juga menghentikan pengadaan perangkat kesehatan, salah satunya kebutuhan di pelayanan kesehatan DPR.

"Kami akan revisi karena laboratorium darah di Yankes DPR sudah sangat tua dan sering tidak bisa digunakan. Karena itu akan kami revisi untuk revitalisasi perangkat lab di Pelayanan Kesehatan DPR," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Hari Ini, Ganjar ke Samarinda, Mahfud Hadiri Pelantikan Guru Besar UI

Nasional
Amnesty Internasional Sebut Dugaan Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Mengingatkan Masa Orde Baru

Amnesty Internasional Sebut Dugaan Intimidasi Terhadap Butet Kartaredjasa Mengingatkan Masa Orde Baru

Nasional
Hari Kesembilan Kampanye, Anies ke Bengkulu, Cak Imin Lanjutkan Safari di Aceh

Hari Kesembilan Kampanye, Anies ke Bengkulu, Cak Imin Lanjutkan Safari di Aceh

Nasional
Blunder Asam Sulfat Dalam Telaah Komunikasi

Blunder Asam Sulfat Dalam Telaah Komunikasi

Nasional
PKS Mengaku Tak Tahu Siapa Pengusul Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ

PKS Mengaku Tak Tahu Siapa Pengusul Gubernur DKI Ditunjuk Presiden di Draf RUU DKJ

Nasional
Makan Siang Bareng Hendropriyono, Prabowo: Tukar Pikiran Politik Pertahanan

Makan Siang Bareng Hendropriyono, Prabowo: Tukar Pikiran Politik Pertahanan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

[POPULER NASIONAL] Gibran Minta Maaf Salah Sebut Asam Folat | Pimpinan Yakin Ada Oknum yang Main Perkara di KPK

Nasional
Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com