Sekjen DPR Batalkan Pengadaan Multivitamin Rp 2,09 Miliar

Pengadaan multivitamin itu disebut menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2021.

Pengadaan itu tercatat dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik DPR dan tertulis satuan kerja yang melakukan pengadaan adalah Sekretariat Jenderal DPR.

Dikutip Tribunnews.com, hal tersebut terlihat dalam laman lpse.dpr.go.id dengan nominal nilai pengadaan multivitamin yaitu Rp 2.096.080.000.

Dibatalkan

Dengan alasan menerima masukan publik, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar mengatakan, pihaknya telah memutuskan pengadaan multivitamin senilai Rp 2,09 miliar itu dibatalkan.

Indra mengakui pihaknya melakukan pengadaan vitamin dengan pagu anggaran sekitar Rp 2,09 miliar dengan menggunakan lelang cepat.

Kemudian didapatkan pemenang dengan angka Rp 1,7 miliar.

"Namun setelah mendengarkan masukan publik, maka pada Kamis pagi saya putuskan untuk dibatalkan," kata Indra dikutip Antara, Kamis (2/9/2021).

Menurut dia, awalnya pengadaan multivitamin itu diberikan kepada para pegawai dan staf di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR dengan rincian, 1.308 aparatur sipil negara (ASN), 1.486 petugas pengamanan dalam, 4.344 tenaga ahli dan staf ahli, dan 718 petugas kebersihan taman.

Menurut Indra, jumlah keseluruhan paket yang diberikan mencapai 7.856 paket dalam bentuk vitamin. Rencananya, paket itu diberikan pada Juni 2021.

"Sama sekali tidak ada kaitannya dengan anggota DPR. Karena anggota DPR sudah melalui asuransi," ucap dia.

Indra mengatakan, pihaknya menganggarkan pengadaan multivitamin karena tingginya kasus Covid-19 di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR.

Menurut dia, pada Agustus 2021, tercatat 551 orang terpapar Covid-19 di Sekretariat Jenderal DPR. Namun, kini tinggal 27 orang yang positif Covid-19.

Ia juga menyampaikan, rencana pemberian multivitamin itu termasuk dalam kebutuhan persiapan paket isolasi mandiri (isoman) yang dilaksanakan Setjen DPR di Wisma DPR, Kopo, Jawa Barat.

Selain membatalkan pengadaan multivitamin, Indra mengatakan bahwa Kesetjenan juga menghentikan pengadaan perangkat kesehatan, salah satunya kebutuhan di pelayanan kesehatan DPR.

"Kami akan revisi karena laboratorium darah di Yankes DPR sudah sangat tua dan sering tidak bisa digunakan. Karena itu akan kami revisi untuk revitalisasi perangkat lab di Pelayanan Kesehatan DPR," kata dia.