Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulkifli Hasan: Sikap Politik PAN Kritis tetapi Solutif

Kompas.com - 31/08/2021, 14:03 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menyatakan sikap politik partainya adalah kritis tetapi tetap solutif.

Hal ini diungkapkan Zulkifli usai diisukan bahwa PAN bergabung dengan partai politik (parpol) koalisi pemerintah, setelah pertemuan dengan Presiden Joko Widodo dan petinggi parpol koalisi.

"Saudara-saudara yang saya hormati, sikap politik Partai Amanat Nasional selama ini jelas terang, kritis tetapi solutif," kata Zulkifli dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang dipantau virtual, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Ketum PAN Apresiasi Pemerintah Tangani Covid-19 karena Kasus Harian Turun Drastis

Menurut dia, sikap politik yang kritis dan solutif tersebut ditunjukkan melalui gagasan serta kerja nyata PAN kepada masyarakat.

Ia pun menegaskan bahwa politik yang digaungkan oleh PAN adalah politik gagasan, bukan politik identitas atau aliran.

"Selalu kita menggaungkan politik gagasan. Gagasan kebangsaan PAN adalah jalan tengah, moderasi," ucapnya.

Oleh karena itu, kata Zulhas, PAN memiliki simbol atau lambang partai yaitu matahari. Menurut dia, matahari memiliki filosofi tersendiri yaitu tidak pilih-pilih dalam menjalankan tugas menyinari seluruh makhluk di bumi.

Zulhas pun menganalogikan matahari seperti perjuangan PAN yang diklaimnya, tidak pilih-pilih dalam tugas dan fungsinya untuk hadir di tengah masyarakat.

"Matahari itu enggak pilih-pilih, menyinari seluruh alam semesta. Tidak pilih-pilih apa ini rumput, apa ini satwa, apa ini manusia. Manusia Lampung, manusia Jawa, manusia Kalimantan, sama, Islam, Kristen, Budha, Hindu, sama semua. Jadi PAN itu memandang semua manusia adalah makhluk Tuhan, kita keluarga besar keturunan Nabi Adam," jelas Zulhas.

Baca juga: Kata Zulkifli Hasan Setelah PAN Diundang Jokowi untuk Rapat di Istana

Lebih lanjut, Zulhas mengungkapkan bahwa partainya juga mengakomodasi kader-kader yang beragama lain, meski PAN identik dengan partai berbasis Islam.

Namun, dia menegaskan bahwa PAN adalah partai yang tetap berasaskan Pancasila. Artinya, kata Zulhas, PAN terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung.

"Tadi saya sampaikan, Papua itu punya dua anggota DPR RI. Di sana juga ada pimpinan Fraksi PAN Papua, ada wakil ketua DPRD Provinsi. Lalu di NTT, ada juga kader PAN. Jadi PAN itu partai terbuka, memang basis pemilihnya sebagian besar, karena mayoritas muslim 80 persen ya Islam," tutur dia.

"Tapi Islam yang moderen, moderat, tengah. Kami berpendapat, kalau Islam yang 80 persen ini dipecah-pecah belah, enggak mungkin Indonesia maju," tambahnya.

Terkait sikap politik kritis dan solutif, Zulhas juga menyampaikan bahwa PAN tidak pernah berpikir soal koalisi atau pun oposisi lantaran melihat politik Indonesia berbeda dengan negara lain.

Baca juga: Soal Penanganan Pandemi, Ketum PAN: Kita Tak Boleh Terpecah Belah dan Sibuk Nyinyir

Menurutnya, politik di Indonesia diisi oleh berbagai partai atau sistem multipartai yang berbeda dengan Amerika Serikat yang dimungkinkan ada koalisi atau pun oposisi lantaran sedikitnya partai.

"Kita ditanya oleh wartawan apakah koalisi atau tidak koalisi? Karena, kita ini berbeda dengan negara lain. Kalau Amerika, ada yang pemerintah ada yang oposisi, iya. Lah kita ini bagaimana multipartai? Di pusat enggak bersama, di provinsi bareng. Ada yang dengan PDI-P, ada yang dengan Golkar, PKS, macem-macem, campur," ucap Zulhas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis 'Pernah', Apa Maknanya?

Status Perkawinan Prabowo-Titiek Tertulis "Pernah", Apa Maknanya?

Nasional
Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Wamenhan Terima Kunjungan Panglima AU Singapura, Bahas Area Latihan Militer

Nasional
Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Pengamat: Anies Ditinggal Semua Partai Pengusungnya, Terancam Tak Punya Jabatan Apapun

Nasional
Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Pilkada 2024: Usia Calon Gubernur Minimum 30 Tahun, Bupati/Wali Kota 25 Tahun

Nasional
Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Menlu Sebut Judi Online Jadi Kejahatan Transnasional, Mengatasinya Perlu Kerja Sama Antarnegara

Nasional
PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi 'Effect'

PDI-P Percaya Diri Hadapi Pilkada 2024, Klaim Tak Terdampak Jokowi "Effect"

Nasional
Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Harap Kemelut Nurul Ghufron dan Dewas Segera Selesai, Nawawi: KPK Bisa Fokus pada Kerja Berkualitas

Nasional
Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Hasto Ungkap Jokowi Susun Skenario 3 Periode sejak Menang Pilpres 2019

Nasional
Ikut Kabinet atau Oposisi?

Ikut Kabinet atau Oposisi?

Nasional
Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Gugat KPU ke PTUN, Tim Hukum PDI-P: Uji Kesalahan Prosedur Pemilu

Nasional
Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Said Abdullah Paparkan 2 Agenda PDI-P untuk Tingkatkan Kualitas Demokrasi Elektoral

Nasional
Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Halalbihalal dan Pembubaran Timnas Anies-Muhaimin Ditunda Pekan Depan

Nasional
Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Hadiri KTT OKI, Menlu Retno Akan Suarakan Dukungan Palestina Jadi Anggota Penuh PBB

Nasional
PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

PM Singapura Bakal Kunjungi RI untuk Terakhir Kali Sebelum Lengser

Nasional
Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Pengamat: Prabowo-Gibran Butuh Minimal 60 Persen Kekuatan Parlemen agar Pemerintah Stabil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com