Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketum PAN Apresiasi Pemerintah Tangani Covid-19 karena Kasus Harian Turun Drastis

Kompas.com - 31/08/2021, 12:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Rakhmat Nur Hakim

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengapresiasi pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 sehingga kasus harian virus corona perlahan mengalami penurunan.

Zulhas menyampaikan hal tersebut karena berkaca pada kondisi penurunan kasus yang mulai terjadi sejak akhir Agustus 2021.

"Berkat kerja keras semua pihak, akhir Agustus ini Alhamdulillah Covid-19 sudah mulai terkendali. Tanggal 30 Agustus kemarin kasus positif harian sudah di angka 5.436. Hasil baik ini harus kita apresiasi bersama, pemerintah sudah bekerja sangat baik dan boleh dikatakan berhasil," kata Zulkifli dalam pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN yang dipantau virtual, Selasa (31/8/2021).

Baca juga: Soal Penanganan Pandemi, Ketum PAN: Kita Tak Boleh Terpecah Belah dan Sibuk Nyinyir

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan, kondisi kasus harian Covid-19 saat ini sudah menurun drastis jika dibandingkan pada pertengahan Juli 2021. Ketika itu kasus Covid-19 mengalami peningkatan tajam. Saat itu, kasus harian menembus angka 56.000 per hari.

"Saat itu kita menghadapi kepanikan luar biasa. Tingkat keterisian rumah sakit mencapai 95 persen, oksigen langka, pemakaman penuh, Wisma Atlet penuh, tenaga kesehatan berguguran, vaksin belum tersebar," ucap dia.

Namun, melihat perkembangan terkini, sejak akhir Agustus kasus perlahan mengalami penurunan.

Zulhas menuturkan, angka keterisian rumah sakit sudah mulai menurun. Ia mencontohkan di Jakarta, keterisian rumah sakit hanya 13 persen.

"Wisma Atlet katanya juga sudah kosong. Vaksin sudah mulai tersebar merata. Hasil baik ini harus kita apresiasi bersama," ucapnya.

Baca juga: Kata Zulkifli Hasan Setelah PAN Diundang Jokowi untuk Rapat di Istana

Kendati demikian, Zulhas tetap meminta pemerintah waspada meski kasus Covid-19 menurun. Ia mengatakan, banyak masalah turunan lain akibat Covid-19. Bukan hanya dari krisis kesehatan, melainkan juga krisis ekonomi.

"Adanya kebijakan PSBB lalu PPKM membuat perekonomian lesu, terutama sektor riil, sehingga banyak terjadi PHK. Pengangguran pun meningkat, rakyat kesulitan," kata dia.

Oleh karena itu, ia mendorong pemerintah tetap memperhatikan dampak akibat Covid-19, termasuk kebijakan PPKM yang tentu menyulitkan masyarakat.

Ia pun meminta agar pemerintah terus menolong rakyat sesegera dan semaksimal mungkin.

"Covid-19 ini membawa dampak yang bersifat multidimensional. Seluruh elemen bangsa harus bersatu untuk menangani masalah ini. Rakyat harus ditolong. Tidak sibuk berdebat apalagi terpecah belah," ujar Zulhas.

Adapun rapat digelar secara fisik dan virtual. Rapat ini diikuti secara langsung oleh para Ketua Dewan Pimpinan Wilayah seluruh Indonesia dan pengurus harian DPP.

Sementara itu, Rakernas diikuti secara daring oleh para pimpinan DPW dan para Ketua DPD yang terpusat di masing-masing DPW.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com