Survei Litbang Kompas: 42,9 Persen Responden Tak Yakin soal Penuntasan Kasus Penghilangan Paksa

Kompas.com - 30/08/2021, 09:48 WIB
Aksi Kamisan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta
Pusat, Kamis (21/1/2016).
Abba GabrillinAksi Kamisan di depan Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (21/1/2016).

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil jajak pendapat Litbang Kompas menunjukkan soal kekhawatiran publik pada lambannya upaya pemerintah dalam penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM), khususnya terkait penghilangan paksa.

Berdasarkan hasil survei, dikutip dari Harian Kompas, Senin (30/8/2021), sebanyak 42,9 persen responden menyatakan tidak yakin pemerintah mampu menuntaskan berbagai kasus penghilangan orang secara paksa. Sementara, sebesar 50 persen responden mengaku yakin dan 7,1 persen menjawab tidak tahu.

Menurut peneliti Litbang Kompas Arita Nugraheni, tampak keraguan responden soal kemampuan negara dalam memberikan jaminan penyelesaian kasus-kasus penghilangan paksa yang pernah terjadi.

Baca juga: Pemerintah Didesak Ratifikasi Konvensi Internasional soal Penghilangan Paksa

Setidaknya terdapat sembilan kasus pelanggaran HAM terkait penghilangan orang secara paksa, yakni tragedi 1965, Timor Timur, penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh pada 1989-1998, kasus Talangsari, dan penembakan misterius di era Orde Baru.

Kemudian kerusuhan Tanjung Priok, penculikan aktivis 1997-1998, dan operasi militer di Papua. Dari Sembilan kasus tersebut kurang lebih 50.000 orang dilaporkan hilang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari hasil survei, Tragedi 1965 menjadi kasus yang paling menarik perhatian publik. Sebanyak 50,9 persen responden menilai kasus ini belum tuntas ditangani.

Komnas HAM menyebutkan, setidaknya 32.744 korban dalam tragedi 1965 belum ditemukan hingga saat ini.

DPR dan Mahkamah Agung (MA) telah merekomendasikan rehabilitasi terhadap korban Tragedi 1965, namun sampai saat ini permintaan maaf kepada korban belum juga dilakukan.

Selain itu kasus penculikan aktivis 1997-1998 juga menjadi sorotan responden. Sebanyak 43,5 persen responden menilai kasus tersebut tak kunjung tuntas sampai kini.

Baca juga: Lingkaran Kekerasan yang Tidak Pernah Putus...

Arita menulis, pada 2009 DPR telah memberikan empat usulan penanganan pada perkara tersebut, seperti rekomendasi pengadilan HAM ad hoc, pencarian 13 aktivis yang hilang, rehabilitasi keluarga korban, hingga ratifikasi dari Komite Kerja Penghilangan Paksa atau Committee on Enforced Dissapearences (CED) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Luncurkan Kapal Cepat Rudal Kelima PT PAL, Prabowo: Pertahanan Tak Boleh Diabaikan

Nasional
Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Tinjau Lokasi Terdampak Erupsi Semeru, Risma Ingin Pastikan Dapur Umum Penuhi Kebutuhan Pengungsi

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

UPDATE 5 Desember: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 3.565

Nasional
UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

UPDATE 5 Desember: Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.867 Usai Bertambah 4

Nasional
UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

UPDATE 5 Desember: Sebaran 196 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI Jakarta

Nasional
UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 5 Desember: Ada 7.526 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

UPDATE 5 Desember: Bertambah 298, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.106.292

Nasional
UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

UPDATE 5 Desember 2021: Kasus Covid-19 di Indonesia Bertambah 196

Nasional
Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Survei Indikator: 34,3 Persen Responden Nilai Pemberantasan Korupsi RI Buruk, 32,8 Persen Anggap Baik

Nasional
Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Menko PMK Optimistis Penanganan Dampak Erupsi Semeru Berjalan Optimal

Nasional
BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

BNPB Beri Uang Sewa Hunian Selama 6 Bulan ke Warga yang Rumahnya Rusak akibat Erupsi Semeru

Nasional
Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Survei Indikator: Persepsi Publik pada Ekonomi Nasional Masih Negatif, tetapi Ada Optimisme

Nasional
Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Pemerintah Minta Warga di Sekitar Gunung Semeru Ikuti Arahan Petugas

Nasional
Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Menteri PPPA Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Bunuh Diri Mahasiswi NWR

Nasional
TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

TNI AU Siagakan Tiga Helikopter Bantu Penanganan Erupsi Gunung Semeru

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.