Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Ketika Kepala Daerah Mematok Tarif Jenazah

Kompas.com - 28/08/2021, 18:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Hari ini
Aku miris menatap media-media.
Mereka tak pernah berhenti menyiarkan kabar terdepan dan terpanas.
Setiap detik kabar tentang mereka yang korupsi.
Korupsi.
Iya korupsi uang negara.

Ingin rasanya aku menjerit
Menjerit kecewa karna mereka
Mereka yang tak amanah lagi
Mereka yang telah melukai hati rakyatnya.
Mereka yang hanya ingin menimbun harta.
Mereka kepala daerah kita.

Hei para ketua daerah
Ingatkah engkau?
Masih banyak rakyatmu yang tak mampu membeli nasi hari ini.
Masih banyak rakyatmu yang hanya berpenghasilan sedikit.
Sadarkah itu?
Sadarkah?

Tapi kenapa engkau melupakan semua itu?
Seolah-olah rakyatmu sudah lebih dari cukup.
Ketahuilah!
Ribuan rakyat menangis karna ulahmu.

Ulahmu yang menimbulkan dampak besar pada negara ini.
Kembalilah ke niat awalmu.
Menjadi pemimpin untuk rakyatmu.

(Teruntuk Kepala Daerah – Endah Wahyu Sugiarti)

SAAT Endah Wahyu Sugiharti menulis puisi ini pada 2017, wabah Corona maha dahsyat ini belum datang.

Semoga penulis puisi Teruntuk Kepala Daerah ini akan menulis puisi kembali tentang kepala daerah yang mendapat honor dari pemakaman jenazah.

Betapa mulianya sebenarnya para pejabat di Kabupaten Jember, Jawa Timur ini. Mulai dari Bupati, Sekretaris Daerah, Pelaksana Tugas Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik semuanya terlibat dalam tim pemakaman jenazah terpapar Covid-19.

Hanya saja, kemuliaan itu ada tarifnya. Untuk setiap jenazah Covid, masing-masing pejabat tersebut mendapat honorarium Rp 100.000.

Jika ada warga Kabupaten Jember yang terpapar Covid dan akhirnya meninggal dunia, mereka otomatis mendapat honor itu. Tugas mereka hanya memonitor saja.

Sama sekali tidak terlibat mengurus jenazah, seperti terlibat dalam pemulasaraan jenazah atau turun ke liang lahat menurunkan jenazah dengan mengenakan baju hazmat.

Kasus yang memalukan dan tidak tahu malu ini terungkap setelah anggota panitia khusus Covid-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menemukan penerimaan honor untuk masing-masing pejabat sebesar Rp 70,5 juta sebagai anggota tim pemakaman jenazah Covid.

Total honor yang diterima oleh empat pejabat ini Rp 282 juta. Padahal sebagai bupati dan pejabat daerah, mereka sudah mendapatkan gaji dan tunjangandi luar gaji (Kompas.com, 26 Agustus 2021).

Baca juga: Pejabat Jember Kembalikan Honor Rp 282 Juta dari Pemakaman Pasien Covid-19 Usai Jadi Sorotan

Seperti argometer dalam kendaraan taksi yang besaran tarifnya bertambah seiring dengan pemakaian kendaraan yang diukur berdasar jarak tempuh, penghonoran tim pemakaman jenazah Covid di Jember juga identik.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com