Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan

Kompas.com - 21/04/2021, 22:07 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, pihaknya memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Ia mengatakan, dari perbaikan DTKS tersebut, sebanyak 21.000.156 data ditidurkan.

"Pada satu April 2021 karena ini sebagai dasar untuk kami memberikan bantuan, maka kita memutuskan dengan keputusan Kemensos Nomor 12/HUK/2021 sehingga menjadi new DKTS," kata Risma dalam konferensi pers secara virtual, Rabu (21/4/2021).

"Dengan new DTKS kita melakukan pengontrolan data sehingga ada hampir 21.000.156 data yang kita ditidurkan," kata dia.

Baca juga: Mensos Risma Akan Berikan Santunan kepada Keluarga Korban Bom Makassar dan Penembakan KKB

Risma mengatakan, sebanyak 21.000.156 data yang ditidurkan merupakan data ganda penerima bansos sehingga pihaknya melakukan perbaikan DTKS.

Ia sudah berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Polri terkait 21 juta data ganda yang ditidurkan tersebut.

Dengan begitu, menurut Risma, Kemensos akan menerima data penerima bantuan sosial baru dari pemerintah daerah.

"21.000.156 juta itu data ganda, jadi ganda bisa namanya ganda, kemudian ganda bisa penerimanya. Jadi kita buka usulan dari daerah untuk usulan baru," ujar dia.

Lebih lanjut, Risma mengatakan, setiap usulan baru disampaikan pemerintah daerah akan dilakukan pengecekan dan dipadankan dengan data kependudukan.

Selain itu, masyarakat bisa memantau penerima bantuan sosial melalui website resmi new DTKS http://cekbansos.kemensos.go.id.

Baca juga: Cegah Korupsi Bansos, Risma Ajak Warga Koreksi Data Mulai Bulan Depan

Penerima bansos bisa menuliskan nama dan desa/kelurahan tempat tinggal mereka.

"Dan pengembangan fitur ini itu dilengkapi untuk usulan baru dan sanggahan atas data itu, jadi siapa pun bisa menyanggah, tetap akan kami cek dengan datanya dengan perguruan tinggi," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Kabinet Prabowo: Antara Pemerintahan Kuat dan Efektif

Nasional
Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Gerindra Jelaskan Maksud Prabowo Sebut Jangan Ganggu jika Tak Mau Kerja Sama

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com