Kompas.com - 26/08/2021, 11:04 WIB
Wakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Menteri Sosial segera menyelesaikan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Karena DTKS tidak hanya digunakan oleh program atau kegiatan Kementerian Sosial saja tapi juga oleh kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah yang memiliki program bersasaran rumah tangga," kata Ma'ruf dikutip dari siaran pers, Kamis (26/8/2021).

Baca juga: DTKS Tak Pernah Diperbaiki sejak 2015, Risma: Terus Terang Saya Mumet

Ma'ruf menilai, pemutakhiran DTKS menjadi kunci untuk sejumlah kebijakan, termasuk pembagian bantuan sosial (bansos), sehingga perbaikannya diharapkan segera dilakukan.

Selain itu, perbaikannya pun harus dilakukan dengan standar dan metodologi yang sesuai dengan praktik di negara lain.

"Seperti pemanfaatan proxy means test (PMT) dengan sasaran jangka pendek adalah mencari rumah tangga miskin ekstrem yang belum terdaftar sebagai penerima bantuan sosial atau yang sering disebut dengan exclusion error," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Ma'ruf juga meminta agar tata kelola data perlindungan sosial terus disempurnakan seperti yang dilakukan negara lain.

Salah satunya dengan mengelompokkan data perlindungan sosial ke dalam social registry sebagai induk serta data penerima manfaat (beneficiary registry) yang berisi data rumah tangga dan data usaha mikro kecil (UMK).

Baca juga: Mensos Pastikan Validitas dan Akurasi DTKS secara Digital agar Bansos Tepat Sasaran

"Hal ini berkaca pada penyaluran bantuan dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah kesulitan untuk menyalurkan kepada mereka yang tiba-tiba jatuh miskin," kata dia.

Rapat pleno TNP2K tersebut juga dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Sosial, Menteri Keuangan,

Kemudian Kepala Bappenas dan para menteri anggota TNP2K lainnya, serta Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan Kepala Badan Pusat Statistik.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

UPDATE 2 Desember: Tambah 10, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 143.850

Nasional
UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 2 Desember: Ada 5.253 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Ada 7.796 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

UPDATE 2 Desember: Bertambah 388, Kasus Covid-19 Sembuh Kini 4.105.352

Nasional
UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

UPDATE: Bertambah 311, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.256.998

Nasional
Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Kemenlu: Indonesianis Siap Bantu dan Majukan Kepentingan Nasional Indonesia di Negaranya

Nasional
Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Komisi II Berencana Gelar Raker Bahas Jadwal Pemilu pada Awal 2022

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Varian Omicron Terdeteksi di 23 Negara, Pemerintah Diminta Perketat Pengawasan Perbatasan dan Karantina

Nasional
Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Indonesianis Nilai Indonesia Ada di Jalur yang Benar Atasi Ekonomi di Masa Pandemi

Nasional
Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Minta Sahroni Mundur dari Kepanitiaan Formula E, PSI: Tidak Lancang, Justru Sayang

Nasional
Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Pemerintah Diminta Gencarkan Whole Genome Sequencing untuk Melacak Keberadaan Omicron di Tanah Air

Nasional
Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Jokowi Tinjau Infrastruktur Akses Menuju Lokasi KTT G20 di Bali

Nasional
Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Gugatan Tommy Soeharto Rp 56 Miliar kepada Pemerintah Ditolak

Nasional
Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Menag Sebut Indonesia Akan Sulit Kirim Jemaah Umrah jika Kasus PCR Bodong Masih Ada

Nasional
Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Muhaimin: PKB Memikirkan NU, Partai Lain Enak Enggak Mikirin Siapa-siapa

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.