Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Harap PAN Merapat ke Istana untuk Rakyat, Bukan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 27/08/2021, 09:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengingatkan agar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021) sore betul-betul membicarakan kepentingan masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menaruh perhatian pada pertemuan tersebut, terlebih ketika Partai Amanat Nasional (PAN) diketahui merapat ke pemerintahan.

Menurut dia, hadirnya PAN dalam pertemuan di Istana Kepresidenan mengindikasikan bertambahnya kekuatan parpol pendukung pemerintah.

"Harapan kita tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Ia mengingatkan persoalan yang tengah dihadapi Indonesia yaitu pandemi Covid-19. Kondisi pandemi di Indonesia, kata dia, merupakan situasi yang sangat berat.

Pandemi di Indonesia, lanjutnya, sudah membuat lebih dari 126.000 nyawa anak bangsa meninggal dunia akibat terpapar virus.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa belum tampak tanda-tanda kondisi pandemi di Indonesia akan mereda.

Melihat fakta-fakta itu, Herzaky merasa perlu ada kebersamaan dan persatuan anak bangsa menghadapi pandemi.

"Perlu kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, agar kita bisa tetap bertahan," ujar dia.

Baca juga: Agenda Besar Pemerintah Diprediksi Akan Semakin Mulus Setelah PAN Merapat

Oleh karena itu, ia berharap pertemuan pada Rabu sore tersebut betul-betul membahas soal kepentingan rakyat dan mengatasi pandemi.

Ia juga berharap, merapatnya PAN ke gerbong koalisi pemerintahan bukan mengindikasikan mulusnya wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepresidenan.

"Semoga untuk rakyat, bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tutur dia.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut, Meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Airin Hadir di Taaruf Muhaimin Bersama Calon Kepala Daerah

Nasional
Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Sentil KPU, Hakim MK Arief Hidayat: Sudah Hadir Ya Setelah Viral saya Marahi

Nasional
MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

MPR Akan Temui Prabowo-Gibran Bicara Masalah Kebangsaan

Nasional
Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Hakim Fahzal Hendri Pimpin Sidang Dugaan Gratifikasi dan TPPU Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com