Setelah PAN Merapat ke Istana...

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Amanat Nasional (PAN) dikabarkan merapat koalisi besar pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Awal kabar merapatnya PAN ke Istana disampaikan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem yang juga tergabung dalam parpol koalisi, Johnny G Plate usai pertemuan antara Presiden Jokowi dan petinggi parpol koalisi di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/8/2021) sore.

Dalam konferensi pers, Johnny yang juga merupakan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) itu terang-terangan menyebut PAN sebagai sahabat baru pemerintah.

"Dan yang ketujuh, sahabat baru koalisi, Ketua Umum PAN Bapak Zulkifli Hasan didampingi oleh Sekjen PAN Bapak Eddy Soeparno," kata Johnny dalam konferensi pers yang dipantau melalui YouTube Kompas TV, Rabu malam.

Baca juga: Sekjen Nasdem Sebut PAN sebagai Sahabat Baru Koalisi Pendukung Pemerintah

Johnny mewakili parpol koalisi berharap, kehadiran PAN itu semakin memperkuat dan memperkaya gagasan, pandangan serta ide baru dalam rangka melanjutkan pemerintahan.

Diketahui, sebelum PAN bergabung, Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin didukung oleh enam parpol di parlemen, yakni PDI Perjuangan, Nasdem, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Gerindra.

Sementara itu, di luar parlemen, pemerintah didukung oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Perindo.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga mengatakan, PAN telah menyatakan dukungan pada pemerintah sejak mulai dipimpin Zulkifli Hasan.

"PAN sejak kepemimpinan Ketum Bang Zul telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah, ikut sebagai partai koalisi," kata Yoga saat dihubungi.

Hingga tulisan ini ditayangkan, Zulkifli Hasan dan Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno belum berkomentar soal isu bergabungnya PAN ke parpol koalisi pemerintah. 

Baca juga: Viva Yoga: PAN Sejak Kepemimpinan Zulkifli Hasan Tegaskan Dukung Pemerintah

Tanggapan partai-partai

Tanggapan pertama datang dari PKB yang merupakan parpol koalisi pemerintah. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, tak menjadi soal jika PAN masuk dalam barisan partai pendukung pemerintah.

Menurut dia, sejak awal PAN memang sebaiknya berada bersama partai-partai pendukung pemerintah.

Baca juga: Soal PAN Merapat Koalisi, PKB: Seribu Teman Terlalu Sedikit

"Ya mau tidak mau PAN memang harus masuk. Kami dari awal memang sebaiknya PAN lebih baik bersama-sama. Bagi PKB, dari awal tidak pernah cari musuh. Bagi PKB, seribu teman itu terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak,” kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Kamis (26/8/2021).

Sementara itu, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menuturkan, Gerindra menyambut baik kehadiran PAN sebagai anggota koalisi partai pendukung pemerintahan.

Wakil Ketua DPR itu menuturkan, bergabungnya PAN ke koalisi merupakan hak Presiden Jokowi dan PAN sendiri.

Baca juga: Gerindra Tak Mau Beranda-andai Soal Reshuffle Setelah PAN Disebut Masuk Koalisi

"Mudah-mudahan dengan bertambahnya pasokan tenaga bagi pemerintahan ini juga bisa membantu menunjang pemerintah untuk lebih keras dalam menghadapi pandemi dan meningkatkan ekonomi nasional," kata dia.

Di sisi lain, baik PKB maupun Gerindra enggan mengomentari lebih jauh soal prediksi adanya reshuffle pasca-merapatnya PAN. Senada, Dasco dan Jazilul mengatakan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden.

PSI

Sementara itu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni mengucapkan selamat kepada PAN setelah disebut merapat ke koalisi pemerintah. 

Namun demikian, Juli memberikan imbauan moral kepada PAN jika resmi bergabung menjadi koalisi. PAN, kata dia, tak boleh lagi bermain dua kaki dalam berpolitik. 

Baca juga: PSI Ungkit PAN yang Pernah Main Dua Kaki, Pengurus Jadi Menteri tapi Kader Tembaki Jokowi

"Salah seorang pengurusnya, misalkan menjadi menteri di kabinet Pak Jokowi. Akan tetapi langgam politiknya, personal-personal lainnya selalu nembakin Pak Jokowi," tutur dia.

Ia berharap, PAN di bawah pimpinan Ketum Zulkifli Hasan lebih konsisten untuk tidak bermain dalam dua kaki.

PKS

Ketua DPP Mardani Ali Sera mengatakan, partainya menghargai keputusan PAN jika bergabung dengan koalisi pemerintahan.

Keputusan bergabung atau tidak sebuah partai terhadap pemerintah, merupakan sepenuhnya hak partai tersebut.

"Itu haknya PAN untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi," kata Mardani saat dihubungi, Kamis.

Baca juga: Politisi PKS: Haknya PAN untuk Jadi Oposisi atau Gabung Koalisi

Anggota Komisi II DPR itu menegaskan, jika PAN masuk dalam koalisi pun tidak akan berpengaruh pada posisi PKS yang tetap pada oposisi.

"PKS Insya Allah akan istikamah menjaga negeri dengan peran oposisi. Mengawal kebijakan pemerintah dengan kritik yang kritis dan konstruktif," ujar Mardani.

Agenda kian mulus

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, jika PAN benar-benar bergabung ke koalisi pendukung pemerintah berdampak pada kian mulusnya agenda-agenda besar pemerintah untuk terwujud.

"Yang jelas memang agenda besar pemerintah dengan adanya PAN ini akan lebih mudah terwujud," kata Hendri.

Menurut Hendri, merapatnya PAN ke koalisi erat kaitannya dengan upaya untuk mengamankan agenda yang diputuskan melalui pemungutan suara atau voting di parlemen.

Baca juga: Agenda Besar Pemerintah Diprediksi Akan Semakin Mulus Setelah PAN Merapat

Pasalnya, dengan bergabungnya PAN maka koalisi pendukung pemerintah kini menguasai 471 kursi dari 575 kursi DPR dan 711 kursi MPR.

Hendri mengatakan, indikasi itu juga terlihat karena partai-partai non-parlemen tidak hadir dalam pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan partai pendukung pemerintah pada Rabu (25/8/2021) lalu.

"Pertanyaannya ini voting apa, apakah voting tentang amendemen Undang-Undang Dasar 1945 yang ada kaitannya dengan PPHN atau perpanjangan masa jabatan presiden, MPR, DPR dan DPD misalnya, atau apapun itu," ujar dia.

Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin memprediksi, Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet dan memberikan satu kursi menteri untuk PAN.

Baca juga: Pengamat Prediksi Jokowi Akan Reshuffle Kabinet Usai PAN Masuk Koalisi

"Biasanya, jika berkoalisi yang dapat kompensasi. Oleh karena itu, kita lihat saja ke depan. Jika ada reshuffle, itu artinya ada akomodasi terhadap PAN. Artinya, akan ada kader PAN yang jadi menteri. Paling-paling satu menteri," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis.

Menurut Ujang jika terjadi reshuffle, PAN akan menggeser menteri dari non parpol. 

"Tak ada makan siang yang gratis. Tak ada koalisi yang tulus. Semua berbalut kepentingan dan saling dukung. Namun, jika PAN tak dapat menteri, itu mungkin sudah deal dengan Jokowi," imbuh Ujang.