Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Harap PAN Merapat ke Istana untuk Rakyat, Bukan Perpanjang Masa Jabatan Presiden

Kompas.com - 27/08/2021, 09:27 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrat mengingatkan agar pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan petinggi partai politik (parpol) koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021) sore betul-betul membicarakan kepentingan masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menaruh perhatian pada pertemuan tersebut, terlebih ketika Partai Amanat Nasional (PAN) diketahui merapat ke pemerintahan.

Menurut dia, hadirnya PAN dalam pertemuan di Istana Kepresidenan mengindikasikan bertambahnya kekuatan parpol pendukung pemerintah.

"Harapan kita tentunya bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Mudah-mudahan pertemuan dan perubahan komposisi koalisi parpol pendukung pemerintah kemarin membahas dan memikirkan rakyat, serta bisa mengakselerasi upaya penanganan Covid-19," kata Herzaky kepada Kompas.com, Jumat (27/8/2021).

Baca juga: Setelah PAN Merapat ke Istana...

Ia mengingatkan persoalan yang tengah dihadapi Indonesia yaitu pandemi Covid-19. Kondisi pandemi di Indonesia, kata dia, merupakan situasi yang sangat berat.

Pandemi di Indonesia, lanjutnya, sudah membuat lebih dari 126.000 nyawa anak bangsa meninggal dunia akibat terpapar virus.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa belum tampak tanda-tanda kondisi pandemi di Indonesia akan mereda.

Melihat fakta-fakta itu, Herzaky merasa perlu ada kebersamaan dan persatuan anak bangsa menghadapi pandemi.

"Perlu kebersamaan dan persatuan dari seluruh anak bangsa, baik di dalam maupun di luar pemerintahan, agar kita bisa tetap bertahan," ujar dia.

Baca juga: Agenda Besar Pemerintah Diprediksi Akan Semakin Mulus Setelah PAN Merapat

Oleh karena itu, ia berharap pertemuan pada Rabu sore tersebut betul-betul membahas soal kepentingan rakyat dan mengatasi pandemi.

Ia juga berharap, merapatnya PAN ke gerbong koalisi pemerintahan bukan mengindikasikan mulusnya wacana amendemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama terkait perpanjangan masa jabatan kepresidenan.

"Semoga untuk rakyat, bukan malah bahas-bahas memperpanjang masa jabatan presiden yang bakal gaduh dan tidak ada manfaatnya untuk rakyat," tutur dia.

Baca juga: Pengamat Sebut PAN Mendekat ke Pemerintah karena Sudah Tak Ada Amien Rais

Atas pertemuan Jokowi, parpol koalisi yang mengajak serta PAN, Herzaky menegaskan bahwa Partai Demokrat tetap konsisten berkoalisi dengan rakyat melalui jalan oposisi.

"Fokus kami membantu rakyat yang sedang susah karena pandemi, terutama yang tidak terjangkau bantuan pemerintah," ucap Herzaky.

Lebih lanjut, Herzaky mengaku bahwa partainya akan terus mengkritisi pemerintah dan menjalankan fungsi pengawasan dari luar pemerintahan.

Ia mengingatkan, pemerintahan tetap membutuhkan check and balances atau kekuatan penyeimbang.

"Bahaya jika penanganan pandemi yang dilakukan pemerintah, ada kekeliruan, dan tidak ada yang berani mengkritisi untuk mengembalikan penanganan pandemi ini pada relnya kembali," kata Herzaky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Panglima TNI Temui Kapolri Bahas Pemilu hingga Papua

Panglima TNI Temui Kapolri Bahas Pemilu hingga Papua

Nasional
Ke Warga NTT, Jokowi Sebut Bantuan Beras Dibagikan sampai Maret 2024

Ke Warga NTT, Jokowi Sebut Bantuan Beras Dibagikan sampai Maret 2024

Nasional
Hasbi Hasan Terima Gratifikasi Rp 630 Juta untuk Fasilitas Wisata dan Penginapan

Hasbi Hasan Terima Gratifikasi Rp 630 Juta untuk Fasilitas Wisata dan Penginapan

Nasional
Cak Imin Siap Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Ini Jejak PKB di 4 Periode Pemerintahan

Cak Imin Siap Jadi Oposisi jika Kalah Pilpres 2024, Ini Jejak PKB di 4 Periode Pemerintahan

Nasional
DPR Sahkan Revisi UU ITE

DPR Sahkan Revisi UU ITE

Nasional
Firli Bahuri Bungkam Usai 2 Jam Diperiksa Dewas Terkait Dugaan Pemerasan Ke SYL

Firli Bahuri Bungkam Usai 2 Jam Diperiksa Dewas Terkait Dugaan Pemerasan Ke SYL

Nasional
Minta Anak Muda Tak Gengsi Jadi Kepala Desa, Cak Imin: Selamatkan Uang untuk Rakyat

Minta Anak Muda Tak Gengsi Jadi Kepala Desa, Cak Imin: Selamatkan Uang untuk Rakyat

Nasional
Janji Bikin Stadion di Banjarmasin, Anies: Namanya Wasaka International Stadium

Janji Bikin Stadion di Banjarmasin, Anies: Namanya Wasaka International Stadium

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Naik, Kemenkes: Karena Adanya Varian Baru

Kasus Covid-19 Kembali Naik, Kemenkes: Karena Adanya Varian Baru

Nasional
Di Depan Siti Atikoh, Pimpinan Ponpes Cipasung Sebut Mahfud Kepercayaan Gus Dur

Di Depan Siti Atikoh, Pimpinan Ponpes Cipasung Sebut Mahfud Kepercayaan Gus Dur

Nasional
Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar Urus Perkara di MA

Hasbi Hasan Didakwa Terima Suap Rp 11,2 Miliar Urus Perkara di MA

Nasional
Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Senang Harga Pangan Lebih Murah dari Pulau Jawa

Kunjungi Pasar di NTT, Jokowi Senang Harga Pangan Lebih Murah dari Pulau Jawa

Nasional
Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Ingin Perpanjang Dana Otsus Aceh, Cak Imin: Kalau Perlu Sampai Kiamat

Nasional
DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

DPR Setujui 7 Calon Hakim Agung Mahkamah Agung RI

Nasional
Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Kunjungi Aceh, Muhaimin Mulai dengan Ziarah Syekh Abdurrauf Al Singkili

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com