Wapres Minta Sistem Bersasaran Nasional untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Diperbaiki

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar sistem bersasaran nasional diperbaiki.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Dalam perbaikan sistem bersasaran nasional, saya minta agar dimulai dengan memperbaiki penargetan berdasarkan wilayah, terutama wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (26/8/2021).

Wapres telah meminta Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengidentifikasi 212 kabupaten/kota dari 25 provinsi yang menjadi kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk ekstrem nasional.

Dari 25 provinsi, pada tahun ini pemerintah menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi terlebih dulu. Di setiap provinsi yang ditargetkan, ada lima wilayah kabupaten/kota yang disasar untuk ditangani persoalan kemiskinannya.

Baca juga: Pemerintah Berupaya Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Dengan demikian, total ada 35 wilayah kabupaten/kota yang menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun ini.

"35 kabupaten/kota ini mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional," kata Ma'ruf.

Adapun ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Ma'ruf mendorong penguatan pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan di 35 kabupaten terpilih pada tahap pelaksanaan awal pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 ini.

"Saya juga minta agar penargetan rumah tangga ekstrem dalam fokus wilayah tadi diperkuat sehingga daftar 212 kabupaten/kota tersebut harus dilengkapi informasi jumlah rumah tangga miskin, termasuk rumah tangga miskin ekstrem," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Banyak Rakyat Indonesia Belum Merdeka, di Jurang Kemiskinan, hingga Terancam Lost Generation

Lebih lanjut, Ma'ruf meminta kementerian/lembaga yang memiliki program bansos bersasaran memastikan bahwa semua rumah tangga miskin atau individu yang masuk kategori miskin ekstrem di fokus wilayah tersebut menerima bansosnya.

Ma'ruf juga meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini segera menyelesaikan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal itu mengingat DTKS tidak hanya digunakan oleh program atau kegiatan Kementerian Sosial, tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah yang memiliki program bersasaran rumah tangga.