Wapres Minta Sistem Bersasaran Nasional untuk Tanggulangi Kemiskinan Ekstrem Diperbaiki

Kompas.com - 26/08/2021, 10:45 WIB
Wakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021). Dok. KIP/SetwapresWakil Presdien Ma'ruf Amin saat menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2021 bertema 'Bergerak Bersama untuk Percepatan Penurunan Stunting' secara daring, Senin (23/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta agar sistem bersasaran nasional diperbaiki.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Dalam perbaikan sistem bersasaran nasional, saya minta agar dimulai dengan memperbaiki penargetan berdasarkan wilayah, terutama wilayah-wilayah yang merupakan kantong kemiskinan ekstrem," kata Ma'ruf, dikutip dari siaran pers, Kamis (26/8/2021).

Wapres telah meminta Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) untuk mengidentifikasi 212 kabupaten/kota dari 25 provinsi yang menjadi kantong kemiskinan dengan cakupan 75 persen dari jumlah penduduk ekstrem nasional.

Dari 25 provinsi, pada tahun ini pemerintah menargetkan penanganan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi terlebih dulu. Di setiap provinsi yang ditargetkan, ada lima wilayah kabupaten/kota yang disasar untuk ditangani persoalan kemiskinannya.

Baca juga: Pemerintah Berupaya Tuntaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dengan demikian, total ada 35 wilayah kabupaten/kota yang menjadi sasaran penanganan kemiskinan ekstrem pada tahun ini.

"35 kabupaten/kota ini mewakili 20 persen jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional," kata Ma'ruf.

Adapun ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Ma'ruf mendorong penguatan pelaksanaan program bantuan sosial (bansos) dan pemberdayaan di 35 kabupaten terpilih pada tahap pelaksanaan awal pengurangan kemiskinan ekstrem tahun 2021 ini.

"Saya juga minta agar penargetan rumah tangga ekstrem dalam fokus wilayah tadi diperkuat sehingga daftar 212 kabupaten/kota tersebut harus dilengkapi informasi jumlah rumah tangga miskin, termasuk rumah tangga miskin ekstrem," kata dia.

Baca juga: Menko PMK: Banyak Rakyat Indonesia Belum Merdeka, di Jurang Kemiskinan, hingga Terancam Lost Generation

Lebih lanjut, Ma'ruf meminta kementerian/lembaga yang memiliki program bansos bersasaran memastikan bahwa semua rumah tangga miskin atau individu yang masuk kategori miskin ekstrem di fokus wilayah tersebut menerima bansosnya.

Ma'ruf juga meminta Menteri Sosial Tri Rismaharini segera menyelesaikan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Hal itu mengingat DTKS tidak hanya digunakan oleh program atau kegiatan Kementerian Sosial, tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain dan pemerintah daerah yang memiliki program bersasaran rumah tangga.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU, MUI: Kontraproduktif dengan Fakta Historis

Nasional
Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Kenang Sosok Sekjen Kemendagri yang Meninggal Dunia, Tjahjo: Almarhum Pekerja Keras

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

[POPULER NASIONAL] Tanggapan Muhammadiyah soal Kemenag Hadiah untuk NU | Pujian Profesor Singapura untuk Jokowi Tidak Mengada-ada

Nasional
KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

KPK Amankan Dokumen hingga Uang Saat Geledah 2 Lokasi di Palembang

Nasional
Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Sidang Stepanus Robin, Jaksa KPK Akan Hadirkan Azis Syamsuddin dan Ajay M Priatna

Nasional
Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Kala PDI Perjuangan-Demokrat Saling Sindir Bandingkan Kinerja Jokowi dan SBY

Nasional
Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Sekjen Kemendagri Muhammad Hudori Meninggal Dunia

Nasional
4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

4.240.019 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Permintaan Maaf Kemenkes soal Insentif Dobel Nakes

Nasional
Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Pemilih Pemula Antusias, Ganjar Ketiban Pulung...

Nasional
Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Dukung Pencapaian Program Prioritas, Kementerian KP Gelar Pelatihan Akbar Kelautan dan Perikanan

Nasional
Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.