Kompas.com - 25/08/2021, 18:30 WIB
Wapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021). Dok. KIP/SetwapresWapres Ma'ruf Amin saat memberi sambutan di acara peringatan Hari Tuberkulosis (TB) Sedunia 2021 secara virtual, Rabu (24/3/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem tuntas pada 2024. Target ini lebih cepat enam tahun dari komitmen global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDGs).

SDGs mencantumkan target penurunan kemiskinan ekstrem menjadi 0 persen pada 2030. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat pleno percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem, Rabu (25/8/2021).

"Di situ memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada tahun 2030. Namun, Presiden menugaskan untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu akhir tahun 2024,” ujar Ma'ruf, yang juga menjadi Ketua Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dikutip dari siaran pers.

Baca juga: Jokowi Targetkan Kemiskinan Ekstrem Hilang pada 2024

Mengacu pada definisi dari Bank Dunia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), kategori kemiskinan ekstrem yakni warga yang berpenghasilan kurang dari 1,9 dollar AS per hari.

Sementara, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen. Kemudian, jumlah penduduk miskin pada Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang, meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Saat ini pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sudah melaksanakan banyak program yang terbagi dalam dua kelompok utama," kata Ma'ruf.

Kelompok tersebut yakni kelompok program penurunan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan kelompok program untuk peningkatan produktivitas masyarakat miskin.

Pada tahun anggaran 2021, kata Ma'ruf, anggaran program dan kegiatan untuk pengurangan beban pengeluaran melalui bantuan sosial (bansos) dan subsidi mencapai Rp 272,12 triliun.

Kemudian, anggaran program serta kegiatan untuk pemberdayaan dan peningkatan produktivitas berjumlah Rp 168,57 triliun. Dengan demikian, alokasi anggaran keseluruhan sebesar Rp 440,69 triliun.

"Namun tantangan terbesar saat ini adalah bagaimana membuat program-program tersebut konvergen dan terintegrasi dalam menyasar sasaran yang sama," tutur dia.

Baca juga: Turunkan Tingkat Kemiskinan Ekstrem Jadi 0 Persen, Pemerintah Bakal Rombak Sistem Bansos

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TN-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.