Penghapusan Mural, antara Sikap Antikritik dan Instruksi Jokowi yang Tak Didengarkan...

"Di situ tidak ada nama, hanya kesamaan gambar, kemiripan, yang punya wajah sama dengan Kepala Negara itu banyak. Artinya obyek itu terlampau kabur jika menunjuk tokoh penting di negara ini," sambungnya.

Adi menegaskan, aparat penegak hukum juga tak bisa menyalahkan pembuat mural karena dianggap melecehkan lambang negara. Pasalnya, Presiden bukanlah lambang negara.

"Apalagi kalau keluar statement melanggar karena melecehkan lambang negara. Lambang negara itu Pancasila, bukan Presiden," tutur Adi.

Jangan paranoid

Adi pun berharap agar aparat polisi tidak menempatkan pembuat mural seolah-olah sebagai pelaku kejahatan luar biasa dengan memburu mereka.

Sebab, menurut dia, para pembuat mural itu selama ini tidak pernah merugikan negara. Aparat semestinya dapat menjelaskan kepada publik di mana letak kesalahan mereka.

"Ini seolah-olah pelakunya membuat extraordinary crime, apalagi disebut diancam KUHP karena melecehkan lambang negara, padahal lambang negara bukan Presiden tapi Pancasila kalau mengacu pada UUD 1945. Jadi jangan menambah kegaduhan. Kasihan indeks demokrasi kita akan babak belur," kata Adi.

Sementara itu, Benny meminta, agar Presiden menginstruksikan kepada jajaran aparat kepolisian untuk berhenti memburu pelaku pembuat mural.

Baca juga: Tanggapi Mural, Politisi PKS: Pak Jokowi, Cool Saja Hadapi Kritikan

Adapun Ujang berharap agar aparat kepolisian tidak menafsirkan kritik sosial yang disampaikan melalui mural secara sepihak. Sebab, diperlukan pendekatan yang proporsional untuk menjawab kritik sosial itu.

Ujang pun menilai bahwa langkah penghapusan terhadap mural justru menunjukkan saat ini aparat terlalu paranoid terhadap kritik.

"Kita ini, penegak hukum kita terlalu paranoid, terlalu berlebihan. Itu kan mural itu kan belum tentu mengkritik Jokowi juga, itu kan mirip, lalu juga itu kan karya seni," imbuh dia.

Tanggapan Istana

Melalui Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Istana pun menjawab soal mural kritik yang dihapus oleh aparat kepolisian.

Menurut Moeldoko, masyarakat diminta tak menyampaikan kritik secara sembarangan kepada Presiden Jokowi.

Bagaimanapun, kata dia, presiden merupakan orangtua bagi rakyat yang wajib dihormati.