Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Mural, Politisi PKS: Pak Jokowi, Cool Saja Hadapi Kritikan

Kompas.com - 18/08/2021, 18:24 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengatakan, hendaknya respons pemerintah terhadap kritik mesti proporsional di era keterbukaan saat ini.

Hal tersebut disampaikannya untuk merespons tindakan aparat keamanan menghapus mural yang diduga bergambar Presiden Joko Widodo, bahkan memburu pembuat mural.

"Di era keterbukaan ini, respons pemerintah terhadap kritik mesti proporsional. Jangan denial, menghindari dan jangan represif," kata Mardani saat dihubungi Kompas.com, Rabu (18/8/2021).

Baca juga: Politisi Demokrat: Jokowi Bilang Tidak Antikritik, tetapi Biarkan Mural Dihapus

Anggota Komisi II DPR RI ini berpendapat, tindakan menghapus mural bertema kritikan bukan merupakan langkah yang cerdas.

Sebaliknya, ia menilai bahwa penghapusan mural bahkan mengejar pelaku pembuatnya menunjukkan respons pemerintah yang panik dan tidak proporsional.

Oleh karena itu, Mardani menyayangkan sikap dan tindakan pemerintah yang ditunjukkan melalui aparat keamanan saat menghadapi kritikan dari masyarakat.

Menurut Mardani, Presiden Jokowi justru seharusnya menerima dan bersikap santai terhadap kritikan yang menimpa pemerintah.

"Pak Jokowi, cool saja menghadapi kritikan," kata Mardani.

Baca juga: Soal Penghapusan Mural Mirip Jokowi, Istana: Presiden Orangtua Kita, Perlu Dihormati

Belakangan, mural yang diduga gambar wajah Presiden Jokowi bertuliskan "404 Not Found" ramai menjadi pembicaraan publik.

Mural itu kemudian menjadi polemik lantaran aparat kepolisian dan TNI menghapus salah satu bagian dari 'karya seni' dan 'ekspresi masyarakat' tersebut.

Aparat menimpa mural itu dengan menggunakan cat warna hitam karena dinilai melecehkan Presiden.

Tak sampai di situ, aparat kepolisian juga mengejar pelaku pembuat mural.

Sementara itu, Presiden Jokowi dalam pidato Sidang Tahunan MPR mengakui bahwa pada masa pandemi Covid-19 ini banyak kritikan yang dialamatkan kepada pemerintah.

"Saya menyadari, begitu banyak kritikan kepada pemerintah, terutama terhadap hal-hal yang belum bisa kita selesaikan," ujar Jokowi dalam pidatonya, Senin.

Baca juga: Pembuat Mural 404: Not Found Diburu, Polisi Dipertanyakan karena Obyek Tidak Jelas

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com