Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Minta MPR Jaga Negara agar Tak Terdisrupsi Konflik Kepentingan dan Manuver Politik

Kompas.com - 18/08/2021, 12:28 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, MPR harus dapat menjaga Indonesia agar tidak terdisrupsi konflik kepentingan dan manuver politik praktis.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf di acara Peringatan Hari Konsitusi dan HUT ke-76 MPR RI, Rabu (18/8/2021).

Menurut dia, MPR merupakan rumah besar bagi semua elemen bangsa yang majemuk sehingga memiliki peran sentral sebagai pengawal persatuan dan kesatuan.

"Terlebih agar tetap terjaga dan tidak terdisrupsi konflik kepentingan dan manuver politik praktis yang dapat melemahkan kekuatan, persatuan, dan keutuhan bangsa," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Jokowi Tak Singgung soal Korupsi dan HAM dalam Pidato Kenegaraannya di Sidang Tahunan MPR

Ma'ruf menilai, terjaganya bangsa dari konflik kepentingan dan manuver politik praktis sangat penting.

Dengan demikian, hal tersebut pun harus menjadi pertimbangan dan perhatian seluruh pihak.

"Karena semua yang kita putuskan sebagai pengemban amanat konstitusi akan menjadi bagian dari tonggak sejarah perjalanan bangsa, dan harus dipertanggungjawabkan kepada generasi mendatang," kata dia.

Ma'ruf juga meminta MPR, DPR, DPD, dan lembaga tinggi negara lainnya memberi perhatian terhadap hal strategis untuk mewujudkan tujuan negara.

Salah satunya saat ini adalah agar Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19. Termasuk memulihkan ekonomi sebagai dampak dari wabah. 

"Saya mengajak MPR, bersama DPR, DPD serta lembaga tinggi negara lainnya untuk memberikan perhatian yang lebih besar terhadap hal-hal strategis yang menentukan kemampuan kita dalam mewujudkan tujuan negara," ujar dia.

"Pandemi dan segala dampaknya serta pemulihan ekonomi memang menjadi prioritas kerja saat ini. Namun hal itu tidak semestinya membuat kita melupakan mandat jangka panjang yang diamanatkan konstitusi," lanjut Ma'ruf.

Apalagi, kata Ma'ruf, MPR sebagai lembaga tinggi negara memiliki posisi sangat strategis yang turut menentukan keberhasilan bangsa dalam mencapai cita-citanya.

Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Oleh karena itu, Ma'ruf pun meminta pada peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR kali ini untuk dapat memperhatikan beberapa hal.

Baca juga: Bamsoet Sebut Peringatan Hari Konstitusi dan HUT ke-76 MPR Sengaja Digelar Bersamaan

Antara lain bahwa bangsa Indonesia saat ini berada dalam momen sejarah yang sangat menentukan keberhasilan untuk mencapai cita-cita Indonesia Emas pada tahun 2045.

Menurut dia, merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh penyelenggara negara untuk memastikan tersedianya segala sesuatu yang diperlukan.

Utamanya guna menjamin terciptanya kondisi mendukung lahirnya masyarakat, khususnya generasi muda yang unggul, tangguh, bersatu dan optimistis.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com