Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Charta Politika: 53 Persen Masyarakat Nilai Kinerja Pemberantasan Korupsi Masih Buruk

Kompas.com - 12/08/2021, 17:06 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Hasil Survei Charta Politika Indonesia mengungkap, penilaian masyarakat terhadap kinerja pemberantasan korupsi masih buruk.

Survei ini dilakukan pada periode 12 – 20 Juli 2021 kepada 1.200 orang yang tersebar di seluruh Indonesia.

Metode yang digunakan yaitu multistage random sampling dan margin of error 2,83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

“Subsektor terkait pemberantasan korupsi ini ketidakpasan atau penilaian buruknya jauh lebih tinggi (dari kinerja penegakan hukum secara umum),” kata Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya dalam konferensi pers, Kamis (12/8/2021).

Yunarto memaparkan, sebanyak 44 persen responden menilai pemberantasan korupsi saat ini sudah sangat baik dan baik, sementara 53 persen responden menyatakan buruk dan sangat buruk.

Rinciannya, ada 2 persen responden menyatakan pemberantasan korupsi di Tanah Air sudah sangat baik dan 42 persen respenden menyatakan pemberantasan korupsi sudah baik.

Baca juga: Survei Charta Politika: 62,4 Persen Masyarakat Puas Kinerja Jokowi-Ma’ruf Amin

Sementara, 45,3 persen responden mengatakan pemberantasan korupsi saat ini masih buruk, serta 7,7 persen responden menilai pemberantasan korupsi buruk.

Selain itu, terdapat pula 3 persen reponden yang tidak menjawab atau menjawab tidak tahu.

Sebelumnya dalam survei yang sama, Yunarto mengatakan, sebanyak 49,5 persen menilai penegakan hukum di Indonesia sudah baik.

Sedangkan 47,3 persen responden menilai penegakan hukum di Indonesia saat ini masih buruk.

Yunarto juga mengungkapkan adanya penurunan kinerja penegakan hukum di bulan Juli 2021.

“Dilihat dari tren, penilaian buruk mengenai kondisi penegakan hukum mengalami kenaikan yang cukup tajam dibandingkan dengan survei-survei sebelumnya,” kata Yunarto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com