Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: Mayoritas Publik Setuju Investor Asing Sektor SDA Dibatasi

Kompas.com - 08/08/2021, 17:12 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Temuan Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan, masyarakat setuju adanya pembatasan terhadap investor asing pada sektor sumber daya alam (SDA).

"Mayoritas publik cenderung setuju pembatasan investasi asing di sektor SDA," ujar Direktur Eksekutif LSI, Djayadi Hanan dalam konferensi pers, Minggu (8/8/2021).

Adapun hasil temuan itu merujuk persentase pada lima klaster terkait SDA.

Baca juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Anggap Korupsi Meningkat dalam 2 Tahun Terakhir

Pertama, klaster pertambangan yang meliputi minyak, gas, emas, batubara, pasir, dan batu.

Pada sektor ini, 21 persen sangat setuju adanya pembatasan investor asing, 58 persen setuju, 9 persen tidak setuju, dan 12 persen tidak tahu atau tidak jawab (TT/TJ).

Kedua, klaster penangkapan ikan dan sumber daya laut.

Sebanyak 8 persen publik sangat setuju dibatasi, 59 persen setuju, 10 persen tidak setuju, dan 12 persen TT/TJ.

Ketiga, klaster perkebunan yang meliputi kelapa sawit dan karet dengan rincian, 17 persen publik sangat setuju dibatasi, 58 persen setuju, 13 persen tidak setuju, dan 12 persen TT/TJ.

Keempat, klaster penangkapan dan ekspor margasatwa.

Rinciannya, 17 persen publik sangat setuju dibatasi, 58 persen setuju, 11 persen tidak setuju, dan 14 persen TT/TJ.

Baca juga: Dirut BEI: Walau Ada PPKM, Investor Lebih Tenang Menyikapinyaq

Kelima, klaster perdagangan dan impor sampah dengan rincian 14 persen publik sangat setuju dibatasi, 54 persen setuju, 13 persen tidak setuju, dan 17 persen TT/TJ.

Hasil survei juga memperlihatkan alasan responden menyetujui pembatasan investor asing.

Rinciannya, 30 persen publik menganggap perusahaan asing bekerja untuk kepentingan mereka sendiri, tidak bekerja untuk kebaikan masyarakat Indonesia.


Lalu, 27 persen menganggap Indonesia lebih mandiri jika orang Indonesia mengelola kekayaan alamnya sendiri dan 26 persen manyatakan pendapatan negara akan lebih besar untuk Indonesia jika dikelola orang Indonesia.

Selanjutnya, 9 persen publik menganggap perusahaan asing menghasilkan polusi lingkungan lebih banyak dibandingkan perusahaan Indonesia dan 4 persen publik berpendapat perusahaan asing lebih korup daripada perusahaan Indonesia.

Baca juga: 10 Proyek Strategis Nasional Ditawarkan kepada Investor Asing

Adapun survei ini dilakukan melalui kontak telpon kepada 1.200 responden yang tersebar di empat provinsi, yakni Sumatera Utara, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Utara masing-masing 400 responden.

Survei menggunakan metode simple random sampling yang memiliki toleransi kesalahan atau margin of error kurang lebih 2,88 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com