Pimpinan DPR Minta Pemerintah Beri Insentif UMKM Terdampak Pandemi dan PPKM

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel meminta pemerintah pusat dan daerah memperhatikan dan membangkitkan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) selama masa pandemi terlebih saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Sebab, pandemi Covid-19 dan PPKM dinilai sangat berdampak terhadap pelaku UMKM.

"Yang paling penting adalah UMKM. Bagaimana mengatasi, membantu pelaku UMKM yang kena dampak. Ini harus kita jaga. Di sinilah perlu program-program yang memudahkan mereka atau mengatasi masalah mereka di masa pandemi," kata Rachmat dalam keterangannya, Rabu (11/8/2021).

Hal tersebut disampaikannya saat mengunjungi Sentra Vaksinasi Nasdem Peduli di Gelanggang Remaja Kalideres, Jakarta Barat, Rabu.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Siap Endorse Produk UMKM Melalui Media Sosial Pribadinya

Ketua DPP Partai Nasdem itu mencontohkan salah satu UMKM yang perlu diperhatikan pemerintah adalah UMKM kuliner.

Menurut dia, kuliner kini banyak digandrungi warga sehingga pemerintah harus aktif memberikan dukungan kepada pelaku UMKM kuliner di masa pandemi.

"Di sini, pemerintah harus bisa memberikan pembinaan, bimbingan kepada para pelaku UMKM. Dari menjual makanan yang lebih sehat, lebih baik. Nah, ini harus didorong, diberikan kepada masyarakat," jelasnya.

Ia meyakini, jika hal tersebut dilakukan, perekonomian masyarakat menengah ke bawah akan bertahan selama PPKM berlaku.

Mantan Menteri Perdagangan ini mengatakan, perhatian serius lainnya dari pemerintah juga harus diberikan kepada UMKM.

Dia mengaitkan dengan insentif bagi perusahaan-perusahaan besar terdampak pandemi Covid-19.

Menurutnya, hal yang sama yaitu insentif seharusnya juga diberikan kepada pelaku UMKM.

"Yang penting ini UMKM level bawah harus ada insentif. Nah, ini yang harus dipikirkan. Yang kecil pun harus diinsentifkan," ucapnya.

Sementara itu, kepada para pelaku usaha, Rachmat menyarankan agar tetap eksis dengan cara memanfaatkan dunia teknologi.

Ia berpendapat, dengan memanfaatkan dunia teknologi, maka pelaku usaha masih bisa mengembangkan bisnisnya.

Misalnya, lanjut dia, para pelaku usaha bisa menggunakan sistem online dalam menjual dagangannya.

Baca juga: Wakil Wali Kota Bekasi Imbau ASN Tak Masak, Belanja Saja di Warung Tetangga demi Bangkitkan UMKM

"Saya banyak melihat karyawan toko-toko menawarkan produk atau dagangannya secara online, dengan data yang dimiliki toko tersebut," imbuh dia.

Ia pun menekankan kembali agar pemerintah membantu para pelaku usaha yang sedang terdampak pandemi Covid-19 dan PPKM.

Sebab, ia mengakui bahwa semua sektor usaha saat ini jelas mengalami dampak akibat pandemi yang berkepanjangan.

"Saat ini semua sektor merasakan, dan tentunya ini harus mendapatkan dukungan," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah menyatakan akan memberikan delapan bantuan sosial kepada masyarakat selama PPKM berlevel diberlakukan.

Salah satu bentuk bantuan sosial itu adalah bantuan langsung tunai (BLT) UMKM. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) sekaligus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dijelaskan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga akan mendapatkan bantuan.

Baca juga: Perizinan UMKM Pakai Sistem Online, Pemkot Jaktim: Tidak Ada Alasan Urus Izin Sulit

Bantuan pertama berupa penambahan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau BLT UMKM yang akan diberikan kepada 3 juta orang penerima baru, yang masing-masing akan mendapatkan Rp 1,2 juta.

Bantuan kedua, berupa pemberian Bantuan untuk Warung atau Pedagang Kaki Lima (PKL) sebanyak satu juta penerima yang masing-masing mendapatkan Rp 1,2 juta.

“Pemerintah juga memberikan bantuan untuk warung dan PKL dengan skema sama dengan BPUM, yaitu untuk satu juta penerima dengan bantuan Rp 1,2 juta dan ini akan dibagi-bagikan melalui TNI dan Polri sehingga ini diharapkan bisa memberikan bantuan ke masyarakat secara tunai, terutama di wilayah-wilayah yang di Level 4,” kata Airlangga.