Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lonjakan Kasus Covid-19 di Luar Jawa-Bali, Ini Saran Strategi dari Epidemiolog

Kompas.com - 08/08/2021, 15:28 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.comEpidemiolog dari Griffith University Dicky Budiman menyarankan sejumlah strategi kepada pemerintah terkait penanganan lonjakan kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali dalam dua pekan terakhir.

Menurut Dicky, pemerintah perlu memperkuat testing, pelacakan atau tracing, dan perawatan pasien (3T).

Kemudian, percepatan pelaksanaan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan. Ia mengatakan, masyarakat perlu lebih disiplin dalam menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta membatasi mobilisasi dan interaksi fisik.

Baca juga: 5 Provinsi Luar Jawa-Bali yang Disebut Jokowi Catatkan Lonjakan Covid-19

“Dari saat ini harus diperkuat 3T, 5M, dan vaksinasi. Trias strategi itulah yang harus dilakukan dengan kuat termasuk menyiapkan opsi PPKM serupa darurat ini,” kata Dicky kepada Kompas.com, Minggu (8/8/2021).

Dicky menegaskan, ketiga strategi itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Ia mengingatkan, daerah perlu belajar dari situasi lonjakan kasus yang terjadi di Pulau Jawa dan Bali.

Apabila daerah tidak bertindak aktif dalam penanganan pandemi Covid-19, maka, dampak kematian yang besar akan membayangi.

Terlebih, ia menuturkan, masih ada keterbatasan fasilitas kesehatan (faskes) hingga sumber daya manusia di wilayah tersebut.

“Itu berdampak lebih serius karena keterbatasan faskes, sistem kesehatan, SDM, dan sosial ekonomi mereka, dan bisa berpotensi terjadi kasus infeksinya lebih sedikit dan kematiannya lebih banyak,” ungkapnya.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Selain itu, Dicky menyarankan, implementasi pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diperpanjang.

Sebab, ia menilai, sedikit banyak PPKM berdampak positif mencegah terjadinya skenario terburuk dari lonjakan Covid-19 di Indonesia.

“Dan kalau bicara PPKM ya sebetulnya untuk Jawa sendiri, setidaknya untuk Jawa kalau bisa lebih satu minggu ditambah lagi itu akan sangat bagus ya,” ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta jajarannya, khususnya TNI-Polri, merespons lonjakan kasus Covid-19 di luar Pulau Jawa-Bali dalam dua minggu terakhir.

Jokowi menyoroti lima provinsi dengan kenaikan kasus aktif paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021.

Kelima provinsi itu yakni Kalimantan Timur (22.529 kasus aktif), Sumatera Utara (21.876 kasus aktif), Papua (14.989 kasus aktif), Sumatera Barat (14.496 kasus aktif), dan Riau (13.958 kasus aktif).

"Saya perintahkan kepada Panglima TNI, Kapolri, untuk betul-betul mengingatkan selalu kepada Pangdam, Kapolda, dan Danrem, Dandim, Kapolres, untuk betul-betul secara cepat merespons dari angka-angka yang tadi saya sampaikan," kata Jokowi dalam siaran virtual, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Jokowi: Stok Vaksin Jangan Dibiarkan Lebih dari 2 Hari, Langsung Suntikkan ke Warga

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Bareskrim Polri Yakin Penetapan Panji Gumilang sebagai Tersangka TPPU Sah Menurut Hukum

Nasional
Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Polisi Lengkapi Kekurangan Berkas Perkara TPPU Panji Gumilang

Nasional
Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Jokowi Kumpulkan Menteri Bahas Pengungsi Terdampak Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Bersama TNI AL, Polisi, dan Basarnas, Bea Cukai Bantu Evakuasi Korban Erupsi Gunung Ruang

Nasional
Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Prabowo Ingin Berkumpul Rutin Bersama Para Mantan Presiden, Bahas Masalah Bangsa

Nasional
Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Hanura Sebut Suaranya di Manokwari Dipindah ke PSI, Berdampak ke Perolehan Kursi DPRD

Nasional
Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Gugat Hasil Pileg, Pengacara Gerindra Malah Keliru Minta MK Batalkan Permohonan

Nasional
Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com